MATARAM – Usulan Penjabat (Pj) Gubernur NTB harus sudah dibahas dan diusulkan oleh DPRD NTB kepada pemerintah pusat pada Juli 2023. Namun sejauh ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menerbitkan acuan dan teknis pengusulan.
“Kita sudah ada komunikasi dengan Kemendagri. Saat ini kita masih tunggu acuan dan teknis pengusulan seperti apa,” kata Wakil Ketua DPRD NTB Nauvar Furqoni Farinduan di Kantor DPRD NTB, Rabu kemarin (5/7).
Rencananya, Kemendagri akan menerbitkan acuan dan teknis pengusulan paling lambat pada pertengahan Juli ini. Pasalnya, DPRD ditarget mulai membahas dan menggodok usulan Pj Gubernur pada pertengahan Juli. “Paling telat sekitar 19 Juli, harus sudah mulai dibahas,” ujar Ketua DPC Gerindra Lombok Barat ini.
DPRD NTB kata Farin, telah menjaring aspirasi terkait tokoh atau figur yang diusulkan oleh masyarakat untuk menjadi PJ Gubernur. Ada sekitar tujuh atau delapan nama sudah mengemuka. Mereka tidak hanya berasal dari putra daerah. Namun ada juga tokoh atau figur yang berasal dari luar daerah yang berkeinginan jadi PJ Gubernur NTB.
Di antaranya, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi, Sekjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Rektor UIN Prof. Masnun Tahir, Rektor Unram Prof. Bambang, Brigjen Hadi Gunawan, Agus Fatoni. “Bahkan ada nama Sesmenpora Gunawan Suswantoro,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya di DPRD NTB nanti akan menetapkan tiga nama yang kemudian diusulkan kepada Kemendagri. “Prinsipnya, hasil pembahasan di DPRD NTB, final tiga nama kita usulkan kepada Mendagri,” terangnya.
Ketua DPW PKS NTB Yek Agil mengaku, bahwa PKS sedang menggodok sejumlah nama yang berpeluang diusulkan. “Insyaallah pekan depan kita finalkan,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB ini.
Namun demikian ada dua nama yang menguat di internal PKS. Yakni, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi dan Sekjen DPD RI Lalu Niqman Zahir. Keduanya secara pribadi juga telah menemui Fraksi PKS untuk meminta dukungan. “Keduanya telah menemui kita,” imbuhnya.
Namun tentunya, siapa nanti yang difinalkan oleh Fraksi PKS akan ditentukan dalam sidang paripurna, dengan mengacu kepada pemenuhan persyaratan ada mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan fraksi.
Sementara itu, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi yang diminta tanggapan soal gerilya menjadi Penjabat Gubernur, memilih tidak menjawab dan hanya melempar senyum. (yan)
