MATARAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat jumlah penduduk miskin di NTB pada periode September 2018 – Maret 2019 bertambah 340 orang dari sebelumnya 735.620 orang naik menjadi 735.960 orang. Ironisnya lagi meningkatnya penduduk miskin di NTB disebabkan mahalnya harga beras. Kebijakan Gubernur terkait perekonomian NTB masih nihil.
Anggota Komisi II DPR NTB TGH Hazmi Hamzar mengkritik keras kebijakan dan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB hingga saat ini tidak jelas program yang dilaksanakan dan justru jumlah penduduk miskin bertambah.
“Gubernur harus mencari solusi yang mana menjadi prioritas pascabencana. Fokus untuk pembangunan recovery terlebih dahulu, baru fokuskan ke pembangun lainya,” kata TGH Hazmi Hamzar, Rabu kemarin (17/7).
BACA JUGA: BI Dorong Pemda Genjot Industrialisasi Hasil Pertanian
Menurut Politis PPP ini, kondisi perekonomian masyarakat pascagempa bumi masih dalam keadaan menyedihkan. Banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih terpuruk. Pembangunan rumah tetap korban gempa masih jauh dari harapan, industri pariwisata kian terpuruk, sepi wisatawan, diperburuk lagi dengan mahalnya harga tiket dan pemberlakukan bagasi berbayar.
Semestinya, kata TGH Hazmi, disaat kondisi ekonomi masyarakat belum pulih total pascagempa bumi, masih banyak UMKM terpuruk menjadi prioritas untuk diperhatikan dan diberikan solusi yang nyata dan realistis.
Dikatakannya, masalah kemiskinan ini banyak faktor, sehingga perlunya pendataan ulang. Bahkan, pascagempa pasti banyak masyarakat yang jatuh miskin. Indikatornya, banyak fasilitas umum, rumah serta lahan rusak akibat guncangan gempa 2018 lalu. Tak hanya itu saja, sebagian besar pengusaha juga mengalami hal sama, bahkan banyak dari mereka yang merumahkan karyawan mereka, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal tersebut tentunya disebabkan ekonomi yang terpuruk.
Selain itu, tak sedikit petani yang sawah mereka rusak, sehingga gagal panen, kemudian toko dan warung yang menjadi sumber-sumber kehidupan masyarakat itu banyak rusak. Sehingga yang tadinya mereka sudah naik dan tidak lagi masuk di daftar miskin itu, jatuh lagi berada di bawah garis kemiskinan.
Dijelaskannya, kondisi saat ini tidak dapat dikatakan jika jumlah penduduk miskin menurun. Mengingat andalan masyarakat sebagai mata pencaharian justru mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, bukan justru memperbesar alokasi pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa dan melupakan ratusan ribu korban bencana gempa bumi Lombok yang masih terpuruk hingga sekarang ini.
“Bapak Gubernur jangan konsentrasi pembangunan jalan ke Pulau Sumbawa saja. Pembangunannya boleh, tapi jangan berlebihan,” ucapnya.
BACA JUGA: Pengusaha Mulai Jajaki Peluang Investasi di KEK Mandalika
TGH Hazmi menyebut banyak persoalan yang bisa menimbulkan kemiskinan di NTB. Jika membanggakan penduduk miskin sedikit, karena menggunakan data lama dipakai tentu jumlahnya sedikit. Untuk itu data tersebut perlu di perbarui, di mana datanya pasti lebih baik di data ulang dari sekarang.
“Bapak Gubernur tidak bisa mengandalkan standar lama untuk menghitung kemiskinan itu. Harus dipadukan dengan baru, sehingga tidak salah dalam menyiapkan anggaran dan harus tau persoalannya dimana,” terangnya.
Lebih lanjut, TGH Hazmi menerangkan misalnya saja saluran air diperbaiki lebih banyak dengan menyediakan sumur bor dan lainnya yang memang di butuhkan masyakat untuk memulihkan ekonomi mereka. Hal kecil-kecil tersebut perlu diperhatikan pemerintah.
Oleh sebab itu, TGH Hazmi mendesak gubernur harus mencari solusi menjadi prioritas pascabencana. Jadi di areal yang tidak terlalu vital sebaiknya jangan jadi prioritas, bisa dipikirkan tahun depan. Sekarang ini sisa-sisa dari bencana masih ada, dan seharusnya menjadi prioritas konsentrasi, membangkitkan kembali suasana semangat juang masyarakat yang sudah cukup lama terpuruk ini, akibat bencana gempa.
“Usaha mereka bisa di kembalikan, sawah mereka segera dialirkan air. Supaya bisa mengangkat kemiskinan dan normal kembali. Sebaiknya pemprov konsentrasi pembinaan masyarakat dan rehab rekonstruksi, itu yang lebih banyak di priortaskan sekarang,” jelasnya.
Sebelumnya, BPS Provinsi NTB mencatat jumlah penduduk miskin di NTB meningkat. Pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin 735.950 orang, meningkat sebanyak 340 orang dibandingkan September 2018 sebanyak 735.620 orang. Di mana komoditi beras menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan di NTB.
“Lima komoditi makanan yang memberi sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, yaitu beras,” kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arrief Chandra Setiawan. (cr-dev)
