GIRI MENANG – Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, melantik dan mengambil sumpah ratusan ratusan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Lombok Barat, Kamis (30/9) kemarin. Ada beberapa jabatan strategis yang diisi, seperti jabatn Kepala Bagian Hukum Setda Lobar yang sebelumnya lowong kini dijabat oleh Dedi Saputra yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu Kabid di BPKAD Lobar.
Tak hanya itu, pergeseran pejabat pun terjadi. Misalnya Hj. Yohana yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata, digeser menjadi Sekretaris Dinas Perhubungan. Posisi Hj. Yohana di Dispar digantikan oleh Khalid, yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu Kabid di Dinas Damkar Lobar. Ada pula Kepala Puskesmas Jembatan Kembar Agus Sutrisman yang diangkat menjadi Camat Lembar menggantikan Camat sebelumnya yang memasuki masa pensiun.
Perincian pejabat yang dimutasi maupun dipromosikan adalah sebanyak 27 orang dari eselon III, sebanyak 103 pejabat eselon IV dan 16 jabatan fungsional.“Mutasi ini suatu hal yang biasa. Kami berharap apapun kondisi kita, mari bersama-sama melakukan yang terbaik,” ungkap bupati usai melantik.
Fauzan juga menyampaikan bahwa pergeseran pejabat di jajarannya merupakan bagian dari penyerdahanaan birokrasi. “Kita diminta menyerahkan laporan besok oleh pusat. Dan selanjutnya akan ada (mutasi) besar-besaran, karena aturan baru dan struktur baru,” pungkasnya.
Ada salah satu pejabat yang jadi sorotan yaitu Kabid Destinasi Dinas Pariwisata Lombok Barat, Lalu Danilah. Kabid yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tiga proyek Senggigi yang ambrol dan diselidik aparat hukum ini digeser ke jabatan baru sebagai Kabid Pemukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar. Seperti diketahui, yang bersangkutan selama ini turut dipanggil sebagai saksi dalam kasus ambrolnya tiga proyek penataan kawasan wisata Senggigi yang kini ditangani pihak Polres Lobar.
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan tidak ada kaitannya perpindahan atau pergeseran pejabat bersangkutan dengan statusnya sebagai PPK di tiga proyek dimaksud. “Tidak ada hubungannya sebenarnya, statusnya tetap sebagai PPK. Pegawai dinas lain pun boleh jadi PPK, dan tidak ada pengaruhnya,” jawabnya.
Terkait kasus ambrolnya tiga proyek penataan wisata Senggigi itu, bupati menegaskan bahwa itu merupakan bencana alam. Bahkan diakuinya, dia sendiri yang menandatangani Surat Keputusan (SK) Kebencanaan. “Longsor (Senggigi) ini beda, bencana. Bahkan saya sendiri yang tetapkan sebagai bencana,” tegasnya.
Bupati dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tak ingin ikuit campur soal penanganan proyek ini di aparat hukum. “Itu saya tidak mau ikut campur. Kalau ada yang melanggar, silahkan (Ditindaklanjuti),” tegasnya.
Kepala BKDPSDM Lombok Barat Syahrudin juga mengatakan hal yang sama. Pergeseran Kabid Destinasi ke Kabid Pemukiman tidak menjadi masalah, karena masih berproses.” Tidak masalah, mutasi tetap berjalan,” jawabnya singkat.(ami)
