MATARAM — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB tak menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam agenda safari politik bakal calon Presiden (Bacapres) yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo di NTB, Minggu (18/6) lalu.
Komisioner Bawaslu NTB, Suhardi mengungkapkan begitu acara konsolidasi dan safari Bacapres Ganjar tersebut, Bawaslu NTB langsung berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota via zoom yang langsung melakukan pengawasan secara melekat dilapangan.
“Dari hasil pengawasan tak ditemukan adanya dugaan pelanggaran serius,” katanya, kepada Radar Lombok, Senin kemarin (19/6).
Dia membeberkan, pihaknya sempat mendengar ada rumor terkait adanya pengerahan massa yang dilakukan sejumlah Kepala Desa dalam acara rapat konsolidasi Bacapres Ganjar di lapangan umum Selong, Lombok Timur.
Pihak Bawaslu Lombok Timur pun langsung bergerak melakukan klarifikasi terkait kebenaran rumor tersebut. namun dari hasil klarifikasi itu ternyata tidak benar, atau tidak ditemukan adanya pengerahan massa yang dilakukan sejumlah Kepala Desa di Lombok Timur. “Bawaslu Lotim tidak ada temukan pengerahan massa oleh Kades,” terangnya.
Begitu juga pihaknya tidak ada menemukan adanya pengerahan aparatur sipil negara (ASN) maupun pihak dilarang lainnya dalam agenda safari politik Bacapres Ganjar di NTB. “Kami juga tidak ada temukan pengerahan ASN,” terangnya.
Menurutnya, tidak ada temuan dugaan pelanggaran dalam agenda safari politik Bacapres Ganjar. Karena Bawaslu sudah berkoordinasi dan mewanti-wanti PDIP agar tidak ada pengerahan ASN maupun massa oleh pihak-pihak yang dilarang. “Kami sudah wanti-wanti hal ini,” imbuh mantan Anggota Bawaslu Lombok Barat ini.
Terkait kehadiran Gubernur NTB, Dr Zulkiflimansyah di Kantor DPW Perindo NTB saat agenda safari politik Ganjar. Ketua Bawaslu NTB Itratip mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Mataram.
Dalam koordinasi itu ada beberapa hal yang disampaikan oleh petugas yang melakukan pengawasan di lapangan, diantaranya kehadiran Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah. Namun dalam kesempatan tersebut, yang bersangkutan tidak menyampaikan orasi. “Iya tentu nanti kita akan dalami berdasarkan fakta-fakta lapangan lainnya,” kata Itratip.
Diungkapkan Itratip, kepala daerah tidak dilarang hadir di acara kedatangan bakal calon selama kehadiran itu sifatnya silaturahmi kegiatan politik, karena belum ada ketentuan larangan.
Menurutnya, yang tidak dibolehkan yakni memfasilitasi menggunakan APBD atau fasilitas pemerintah lainnya. “Yang dilarang itu memfasilitasi menggunakan APBD atau fasilitas pemerintah lainnya. Kalau hadir silaturrahim di kegiatan politik belum ada ketentuan larangan,” jelasnya. (yan)
