PRAYA – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi NTB menggelar rembuk aparatur kelurahan dan desa di hotel D’Max Pujut, Kamis (11/4). Rembuk ini dihajatkan untuk menangkal dan mengantisipasi menyebarnya paham radikalisme di tengah masyarakat.
Wakil Ketua FKPT Provinsi NTB, Dr Ani dalam kesempatan itu menyatakan, paham radikalisme dan terorisme sudah marak menyebar di tengah masyarakat. Dibutuhkan kerja sama semua elemen dalam menanggulangi ideologi penebar ketakutan itu. Salah satunya bagaimana peran aparatur di tingkat desa dan kelurahan. Mereka harus bisa memberikan pemahaman terbaik kepada masyarakat.
Apalagi, lanjut Dr Ani, dengan canggihnya alat teknologi sekarang ini. Peredaran paham itu sangat laju, terutama melalui media sosial yang sudah akrab dengan masyarakat. Semakin sering berita bermunculan, maka akan bisa memengaruhi keputusan politik. Berita yang tidak banar bisa membuat paham radikalisme menjadi berkembang. Makanya media massa juga sangat efektif dalam menangkal penyebaran paham radikalisme ini. ‘’Dalam hal ini, dibutuhkan kontribusi dari berbagai stakeholder dalam menangkal pemahaman terorisme dan radikalisme. Mulai dari aparatur desa dan kelurahan hingga insan pers yang memberikan informasi kepada publik,’’ papar Ani.
BACA JUGA: Bakesbangpoldagri Monitor Ormas Paham Radikal
Perwakilan Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) RI, Faisal menimpali, dengan perkembangan teknologi banyak informasi hoax yang menyebar di tengah masyarakat. Jika itu dibiarkan, maka akan menjurus ke paham radikalisme bahkan terorisme. Untuk itu, sebelum mengeser informasi yang didapatkan. Maka penting untuk disaring terlebih dahulu. “Informasi yang tidak jelas dengan cepat kita sering ke berbagai grup dan beredarnya informasi hoax ini sangat besar pengaruhnya. Sehingga dibutuhkan kerja sama aparatur kelurahan dan desa dalam menangani permasalahan itu, agar tidak melebar menjadi radikalisme,” harap Faisal.
Diakuinya, bahwa terorisme dan radikalisme menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Terlebih dengan kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan literasi. Sehingga masyarakat dengan mudahnya terpropokasi dan bahkan membagikan informasi tersebut kepada publik. “Generasi muda dominan terpapar paham radikalisme ini, sehingga perlu membentengi diri dengan berbagai arus modernisasi yang ada saat ini. Maka peran penting tidak hanya kita bebankan kepada aparat kepolisian dan TNI. Akan tetapi bagaimana kita juga melakukan pengawalan terutama di wilayah tempat kita berada,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten I Setda Lombok Tengah, H Lalu Moh Amin menyampaikan, Lombok Tengah berbatasan langsung dengan samudra sehingga dengan bebas orang bisa masuk ke daerah tersebut. Di satu sisi memang hal itu sangat menguntungkan daerah, akan tetapi di sisi lain jika tidak dikawal maka besar kemungkinan paham-paham radikal dan terorisme ini bisa berkembang di daerah itu. “Meskipun sampai saat ini belum ada kita temukan paham radikalisme dan terorisme di daerah kami ini. Akan tetapi kami terus membentengi diri dan menyiapkan berbagai langkah, termasuk mendata warga luar yang datang ke daerah kami hingga kapan mereka meninggalkan daerah kami,” ungkap Amin.
Menurutnya, deteksi dini harus tetap dilakukan dalam rangka menjaga kondusivitas daerah. Untuk itu, penting diberikan pemahaman kepada para generasi muda untuk lebih bijak menggunakan medsos. Karena diakui atau tidak bahwa medsos tidak jarang menjadi alat untuk penyebaran informasi yang sifatnya akan membuat perpecahan. “Memang bahaya radikalisme dan terorisme belum kita rasakan di daerah kita, tapi dengan penyebaran teknologi yang semakin canggih saat ini. Maka harus kita waspadai terutama bagi generasi muda kita agar kedepan keberadaan medsos ini tidak disalahgunakan dalam menyebarkan informasi yang tidak benar,” imbuhnya.
Salah seorang narasumber dari FKPT Provinsi NTB, Tony Edi Wibowo menyapaikan, kasus hoax dan ujaran kebencian harus segera disikapi. Kalau tidak, maka akan berimbas kepada terjadinya intoleransi. Sehingga hal itu juga akan berdampak kepada radikalisme dan terorisme. “Bahkan NTB merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan kasus penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian. Dan kita memang sudah di-waring, meskipun pada dasarnya kita memiliki kebebasan dalam berpendapat, tapi apa yang kita sampaikan harus dilandasi dengan akal sehat dan niat baik,” ungkapnya.
Wartawan senior Radar Lombok ini menambahkan, saat ini ada beberapa kejadian penyebaran hoax di NTB yang membuat terjadinya keresahan di tengah masyarakat. Jika tidak segera diatasi maka tentunya itu akan berdampak buruk terhadap kondisi yang ada saat ini. “Apalagi menjelang pileg dan pilpres ini sangat banyak berita hoax dan bahkan sudah ada yang terjerat ke ranah hukum,” jelasnya. (met)
