TANJUNG-KPU dan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah mengajukan dana Pilkada 2024. Hal ini diakui Kabid Politik Dalam Negeri (Poldagri) pada Kesbangpol KLU Reselim. “Proposalnya sudah masuk. Itu sedang dalam proses di TAPD. Berapa mungkin nanti yang disepakati masih dalam pembahasan,” ujarnya.
KPU mengusulkan Rp 21.367.040.000. Peruntukannya mulai dari pokja kampanye, rapat kordinasi kampanye, pencetakan dan penyebaran bahan kampanye, debat publik antarpasangan calon, dan sebagainya.
Sementara Bawaslu mengajukan Rp 7.824.838.000. Peruntukannya yakni honorarium pengawas, honorarium kesekratiatan, kelompok kerja pengawasan dan sebagainya.
Dengan demikian, total dana yang diusulkan Rp 29.191.878.000. “Berapa pun yang diajukan itu hak mereka tetapi nanti tidak serta merta dicairkan sebesar itu. Disesuaikan dengan kemampuan daerah. Saat ini kita pun menunggu itu,” bebernya.
Yang jelas kata kata Reselim, pemda akan mencairkan 40 persen dana pilkada pada 2023 ini. Selebihnya 60 persen pada 2024. Hal itu mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Surat Edaran dengan Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada. Mengingat tahapan Pilkada November 2024 itu, akan dimulai pada triwulan akhir 2023. “Tetapi itu tergantung kemampuan daerah nanti,” ucapnya.
Sementara itu, Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi mengatakan bahwa pihaknya memang sudah menerima proposal permohonan dana Pilkada dari KPU dan Bawaslu. Hanya saja berapa dana yang akan disepakati itu belum diputuskan. “Kami masih proses dengan Pemprov NTB untuk sharing dana, nanti ada pertemuan di awal bulan Juli,” ujarnya.
Sharing dana ini jelasnya karena Pilkada digelar serentak se Indonesia, termasuk di NTB untuk Pemilihan Gubernur, sehingga bisa dilakukan sharing atau pembagian pembiayaan saat pelaksanaannya nanti. “Ini nanti kita lihat seperti apa. Kita sudah ketemu dengan Pemprov, masih ada hal yang harus dibicarakan lagi,” ucapnya. (der)
