PRAYA—Dinas Koperasi (Diskop) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lombok Tengah (Loeng), menyoroti buruknya pola pengaturan penonton saat event World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika, yang berlangsung 3-5 Maret 2023.
Karena akibat amburadulnya penataan penonton ini, telah membuat lapak milik para pelaku UMKM menjadi sepi pembeli.
Kepala Diskop dan UMKM Loteng, M Ikhsan menyampaikan bahwa para pelaku UMKM dari segi untung, memang masih tetap mendapatkan.
Hanya saja, untung yang didapatkan saat WSBK tahun 2023 ini, tidak sebanyak untung yang diperoleh saat WSBK tahun 2022 lalu. Terlebih saat ini penonton dianggap kurang.
Sehingga akibat tidak arifnya panitia dalam mengatur penempatan penonton WSBK tersebut, membuat keuntungan yang didapatkan para pelaku UMKM menjadi berkurang.
“Kalau WSBK tahun ini, karena (panitia) ingin melihat tribun ramai, maka semua (penonton) dinaikkan (ke tribun), yang akhirnya di lokasi UMKM menjadi sepi,” kata Ikhsan, Jumat kemarin (10/3).
“Jadi kita bisa lihat, meski tiketnya tidak sesuai, tetapi (penonton) bisa naik di tribun yang punya atap. Sehingga tribun yang dekat dengan lapak UMKM menjadi sepi,” sambungnya.
Pihaknya juga mempertanyakan alasan panitia mengklaim jumlah penonton WSBK saat ini lebih banyak, dibandingkan WSBK tahun sebelumnya. Mengingat dari apa yang dilihat di lapangan, masih banyak kursi tribun yang kosong.
“Kalau WSBK sebelumnya full, bahkan ada yang sampai berdiri dan lainnya. Makanya ke depan kita berharap ada ketegasan manajemen MGPA, agar pengaturan (penonton) lebih diperketat. Misalnya kalau tiket di Granstand C, maka taruh di Grand stand C, bukan malah di tempat lain,” ujarnya.
Menurutnya, penataan penonton WSBK dianggap sangat amburadul, dan pengelola juga tidak ketat. Terbukti penonton pemilik tiket di tribun yang tidak memiliki atap, tetapi ternyata bisa pindah ke tribun yang punya atap.
“Padahal kita sudah estimasi dengan target 79.000 penonton, minimal tibun A, B, C full. Ternyata tidak ada penonton. Karena itu ke depan pengaturan (penonton) tribun ini harus diatur. Karena sangat berdampak dengan UMKM kita,” tandas Ikhsan.
Memang sangat manusiawi, penonton dengan tiket Rp 50 ribu, pasti dengan senang hati pindah ke tribun yang harga tiketnya mahal.
“Namun seharusnya berapa pun tiket yang terjual di tribun, maka sebegitu pula jumlah penonton yang boleh menempati tribun,” ujarnya.
Kalau seperti kemarin, jumlah penonton di tribun terlihat ramai, maka asumsi pendapatan untuk daerah otomatis juga tinggi. Padahal kenyataannya, meski penonton itu duduk di tribun mahal, namun harga tiketnya berbeda-beda.
“Ini nanti akan terbukti saat pemberian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berapa nanti kita (Loteng) diberikan,” ucapnya. (met)
