MATARAM — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi menjadi salah satu sosok yang digadang-gadang berpotensi menjadi Pejabat (Pj) Gubernur NTB. Itu setelah nama Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof Masnun Tahir, dan Rektor Universitas Mataram, Prof Bambang Hari Kusumo, tersingkir dari bursa calon Pj Gubernur NTB, karena dinilai tidak memenuhi syarat klasifikasi Pj Gubernur.
“Kalau dari NTB ini yang bisa (Pj Gubernur) terbatas, mungkin hanya tiga orang itu, yakni Sekda, Rektor UIN dan Rektor Unram. Tapi Rektor UIN dan Unram tidak masuk kriteria. Berarti yang tersedia hanya Pak Sekda saja,” kata Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat ditemui usai mengikuti kegiatan Sosialisasi Desa Peduli Penyiaran (DPP) di Mataram, Senin (19/6).
Kendati demikian Bang Zul sapaan akrab orang nomor satu di NTB ini menegaskan bahwa siapapun dapat mengusulkan Pj Gubenur. Entah DPRD NTB maupun eksekutif dapat mengusulkan nama Pj Gubernur NTB.
Terpenting adalah yang berwenang dan memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa Pj Gubernur tetap Presiden Jokowi. Adapun usulan pejabat Pj Gubernur ini diperkirakan akan mulai dikirim pada Juli 2023 nanti.
“Nanti DPRD mengusulkan, mungkin eksekutif mengusulkan. Nanti yang menentukan tetap Pak Jokowi nanti. Jadi belum pernah saya dengar ini dibicarakan. Mungkin nanti di bulan juli baru ada pembicaraan ini,” imbuhnya.
Khusus Pj Gubernur, Bang Zul mengakui NTB masih kekurangan kandidat. Dimana Pj Gubenur ini memiliki syarat yakni minimal harus eselon 1 atau Pimpinan Jabatan Tinggi Madya. Sedangkan pejabat dengan status Eselon I saat ini hanya dimiliki Sekda NTB Lalu Gita Ariadi.
Namun ketika ditanya apakah Sekda NTB Lalu Gita Ariadi menjadi calon tunggal Pj Gubernur NTB. Bang Zul menyebut belum tentu. Artinya, ada kemungkinan akan ada calon dari luar yang memenuhi kriteria tersebut.
“Kan teman-teman bisa nyimpulin sendiri (Sekda NTB calon Pj Gubernur. Belum tentu juga (Calon Pj Gubernur tunggal). Nanti kan ada masukan dari DPRD seperti apa,. Masukan dari yang lain-lain. Jangan nanti kita sebut namanya, tapi yang bersangkutan tidak mau,” terangnya.
Persoalan penentuan Pj Gubernur kata Bang Zul, jangan sampai mengulang pengalaman yang terjadi di Provinsi Aceh. Dimana calon Pj Gubernurnya diusulkan dari kalangan polisi dan tentara. Namun begitu dilantik tidak tahu, bahwa mereka harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.
“Pengalaman di Aceh, masyarakat mendorong tentaranya jadi (Pj Gubernur), dan setelah dilantik, dia harus mundur dari jabatannya. Dia kaget, disangka tidak harus mundur. Kan ada orang NTB yang bintang dua, dari polisi dan tentara. Kalau misal bersedia mundur, bisa jadi diajukan untuk posisi itu masih cukup waktu,” terangnya.
Bang Zul menekankan siapa pun nanti nama-nama yang diusulkan menjadi Pj Gubernur. Pihaknya meyakini sosok itu sangat mampu dalam memimpin NTB. ”Jadi Gubernur tidak susah-susah amat. Bisalah mereka dengan kemampuan itu,” tandasnya.
Sementara Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Hamdi membenarkan jika Sekda NTB Lalu Gita Ariadi menjadi satu-satunya calon Pj Gubernur di daerah yang memiliki status Pemimpin Tinggi Madya atau pejabat eselon I.
“Calon Pj Gubernur itu harus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Pemimpin Tinggi Madya atau pejabat eselon I. Sementara di daerah cuma Pak Sekda NTB yang eselon I,” ungkapnya.
Meski begitu, sesuai aturan yang ada bahwa Pj Gubernur dapat diusukan oleh DPRD NTB sebanyak tiga orang, dan Menteri Dalam Negeri akan mengusulkan sebanyak tiga orang. Sedangkan Pemerintah Provinsi tidak memiliki hak untuk mengusulkan Pj Gubernur. Pemprov hanya bertugas mengawasi tahapan penjaringan Pj Gubernur.
“Jadi Gubernur tidak mengusulkan calon PJ Gubernur. Tapi yang mengusulkan itu DPRD NTB sebanyak tiga orang, dan Menteri tiga orang,” tambahnya.
Menurut Hamdi, siapapun dapat diusulkan menjadi Pj Gubernur. Bahkan orang luar NTB pun dipersilahkan untuk diusulkan. Namun demikian, Pemprov tetap berharap orang yang mengisi Jabatan Pj Gubernur NTB adalah putra daerah. Sebab, lebih tahu kondisi NTB itu sendiri.
“Bisa saja tergantung dari DPRD nanti mau mengusulkan siapa dari hasil penjaringan yang dilakukan. Demikian juga menteri, terserah dari mana saja. Tapi kita berharap PJ itu dari Putra NTB, yang bisa mengenal wilayahnya sendiri,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan DPRD Provinsi NTBtelah menerima usulan dan aspirasi masyarakat, terkait sejumlah nama calon Penjabat (Pj) Gubernur NTB. “Sudah ada lima nama (calon) Penjabat Gubernur NTB yang diusulkan masyarakat,” kata Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah.
Namun Isvie memilih enggan membeberkan siapa saja ke lima nama calon Penjabat Gubernur NTB yang diusulkan masyarakat tersebut. “Tidak etis lah kalau saya sebutkan sekarang,” terang Isvie.
Dia tidak menampik banyak figur atau tokoh yang berkeinginan menjadi Penjabat Gubernur NTB. Bukan hanya dari daerah saja, tetapi juga ada nama-nama lain yang berasal dari luar NTB, memiliki keinginan sama. “Dari luar daerah juga banyak berkeinginan,” ungkapnya.
Walau demikian, dia berharap nantinya pemerintah pusat dapat memilih orang asli NTB sebagai Penjabat Gubernur NTB. Pasalnya, orang asli NTB yang paling mengetahui dan memahami kompleksitas persoalan di daerah. “Harus orang daerah. Itu yang kami harapkan,” ujarnya.
Dengan begitu, orang daerah bisa mendapatkan hak menjadi Penjabat Gubernur. “Saatnya orang daerah dapat haknya,” imbuhnya.
Lebih lanjut diungkapkan, mekanisme formal usulan Penjabat Gubernur akan dimulai pada awal Juli. Dengan masing-masing fraksi di DPRD NTB akan menyampaikan usulan terkait Penjabat Gubernur. Kemudian usulan itu akan dibahas dan digodok di internal DPRD NTB.
Dari hasil pembahasan itu, akan dipilih dan ditetapkan tiga nama dalam sidang Paripurna. “Tiga nama yang ditetapkan dalam sidang paripurna, akan menjadi usulan resmi untuk disampaikan DPRD NTB kepada Mendagri,” jelas Isvie. (cr-rat)
