Rencana Impor Beras, Asisten II Minta Bulog Hitung Cermat

Fathul Gani (RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Perum Bulog NTB berencana mendatangkan kembali sebanyak 17.000 ton sampai 20.000 ton beras dari luar daerah (move in). Padahal sebelumnya sudah ada wacana Bulog untuk mendatangkan sebanyak 17.000 ton beras dari Jawa Timur, guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), serta program bantuan pangan (Bapang) di NTB.

Terkait itu, Asisten II Setda NTB Fathul Gani mengungkapkan pemerintah belum mengecek kembali soal rencana Bulog mendatangkan beras sebanyak 17.000-20.000 ton ke NTB. Namun yang pasti, Pemprov menilai pihak Bulog perlu melakukan perhitungan dengan cermat terkait kebutuhan beras move in.

Prinsipnya sambung Fathul Gani, beras move in yang akan didatangkan Bulog dari luar jangan sampai menggangu stok dalam daerah. Apalagi ketersediaan beras di NTB saat ini terbilang masih surplus. “Namanya kita memasukkan beras disaat kita pada posisi surplus stok kita, maka harus berhati-hati,” kata Gani, sapaan akrab mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB saat dikonfirmasi di Mataram, Senin (11/12).

Sesuai perhitungan Bulog, stok beras yang ada di gudang saat ini ditujukan untuk alokasi penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu. Artinya, beras Bulog yang akan didatangkan dari luar ini tidak untuk diperjual belikan di pasaran. “Mekanismenya seperti itu, kalau beras bantuan masa mau dipasarkan, jelas tidak mungkin. Kalau beras untuk bantuan, peruntukannya khusus (bantuan sosial),” bebernya.

Baca Juga :  Tersandera Bencana, PR NTB Gemilang Masih Menumpuk

Adapun beras yang bakal didatangkan dari luar daerah ini sambung Gani, adalah beras yang dikirim NTB sebelumnya ke Jawa Timur. Namun kemudian didatangkan kembali karena stok beras di Bulog diperkirakan hanya cukup sampai bulan Februari 2024.

Berdasarkan hasil pantauan Pemprov, gani mengklaim ketersediaan beras di beberapa pasar tradisional sebenarnya cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan sejumlah petani pun sudah mulai menanam padi pada musim penghujan ini.

“Ada sebagian yang sudah panen. Saya amati di pinggiran Lombok Tengah juga sudah rata menanam (padi). Hitungan kita awal Maret-April sudah panen raya. Kalau ada beras masuk sesuai hitungan Bulog itu untuk murni Bapang kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pimpinan Wilayah Bulog NTB, David Susanto mengatakan rencana mendatangkan beras dari luar ini karena memang sudah tidak ada lagi opsi lain. Bahkan jika ada panen dari petani lokal pun itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat NTB. Ditambah lagi dengan harga gabah dan beras dari petani yang jauh dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani seharga Rp 5.100 per kilogram (Kg) dan harga Gabah Kering Giling (GKG) Rp 6.200, dan tingkat penggiling Rp.6300. Sedangkan harga beli beras Rp.9.950.  “Harga beras di tingkat petani mungkin akan Rp 10.500 sampai Rp 10.800,” terangnya.

Baca Juga :  Kajati dan Wakajati NTB Dimutasi

Sebenarnya jika tidak ada program bantuan pangan, stok beras di NTB masih aman hingga Februari 2023. Namun karena adanya program bantuan pangan oleh Presiden Jokowi, membuat penambahan stok beras dari luar harus dilakukan, supaya kebutuhan beras dalam daerah terpenuhi.

“Kalau total dengan sekarang yang dibutuhkan kurang lebih 20.000 ton beras maksimal. Itu untuk alokasi sampai bulan April. Itu tambahan diluar alokasi 17.000 ton yang kemarin. Sekitar 17.000 yang sudah kita mintakan terus tambah lagi 17.000 ton,” katanya.

David menyebut stok beras di gudang Bulog saat ini tinggal 10.000 ton. Yang mana stok beras sebanyak ini hanya cukup untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan sampai Desember 2023. “Untuk bulan Januari tidak cukup sehingga harus mendatangkan beras itu (Dari luar,red). Kalau istilah kita beras move ini. Beras dari luar NTB masuk ke dalam,” ujarnya.

Karena itu dimungkinkan untuk mendatangkan lagi sebanyak 17.000-20.000 ribu ton beras dari luar daerah (move in). Demi memenuhi kebutuhan masyarakat serta stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan program bantuan pangan (Bapang) di NTB.

“Beras itu (17 ribu ton dari luar, red) hanya cukup sampai Februari. Kalau sampai Maret masih kurang. Kalau 17.000 itu tidak masuk semuanya, mau penyaluran Bapang kita kesulitan di bulan Maret, April nanti,” pungkasnya.

Komentar Anda