MATARAM – Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak (IKP) tematik mengenai isu politik uang.
Dari 34 Provinsi yang dirilis Bawaslu RI, Provinsi NTB bersama 29 provinsi lainnya, masuk kategori rawan sedang soal praktik politik uang di angka 2,78.
Terkait hal tersebut, Ketua Bawaslu NTB Itratip menegaskan, bahwa pihaknya melihat persoalan politik uang adalah sesuatu yang serius. Sehingga hal itu harus dicegah dan dilawan oleh semua pihak. Menurutnya, politik uang adalah praktik yang dapat mencederai demokrasi.
Sebab itu, sekecil apapun praktik politik uang, itu tetap dipandang sebagai perilaku yang dapat merusak demokrasi yang bermartabat dan berkualitas, serta sebagai perbuatan tidak etis.
Diungkapkan, peserta pemilu dan elemen masyarakat harus punya komitmen moral dan kesungguhan bersama untuk melawan segala praktik politik uang yang berpotensi muncul dalam Pemilu dan Pilkada.
Bawaslu NTB, kata dia, terus bekerja melakukan sosialisasi dan langkah serta upaya pencegahan terhadap praktik politik uang. “Kita ingin mengajak dan mendorong masyarakat jadi garda terdepan dalam melawan dan mencegah praktik politik uang,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Bawaslu NTB sebagai pengawas pemilu sangat berkomitmen untuk bisa menghadirkan pemilu yang berkualitas, adil dan bermartabat.
Dengan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat tersebut, diharapkan bisa menghadirkan para calon pemimpin yang berkualitas dan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Anggota Bawaslu NTB Suhardi mengungkapkan, ada upaya membiarkan masyarakat permisif terhadap praktik politik uang. Baginya, hal itu tidak boleh dibiarkan terjadi. Masyarakat harus disadarkan bahwa praktik politik uang itu bisa berdampak terhadap kualitas demokrasi di tanah air.
Tentu, lanjut dia, hal itu pada akhirnya bisa berimbas kepada kebijakan yang berdampak kepada kehidupan masyarakat. “Sebab itu, praktik politik uang jadi persoalan serius yang harus dilawan,” lugasnya. (yan)
