MATARAM — Rumor mengenai penggantian Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, mendapat respon dari kalangan wakil rakyat. Kepada media, Anggota DPRD NTB Najamudin Mustafa menyebut rumor penggantian Pj Gubenur NTB Lalu Gita Ariadi oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lalu Niqman Zahir disebut berita hoaks (bohong).
“Berita-berita yang disampaikan oleh siapapun penyampainya itu adalah berita hoaks (bohong), dan menyesatkan. Berita bodong yang tidak boleh didengar lagi,” kata Najamudin saat ditemui di Mataram, Rabu (24/1).
Sebagai Anggota DPRD NTB yang juga merupakan bagian dari pemerintah, dia merasa perlu meluruskan persoalan ini. Dikatakan, penggantian Pj Gubernur harus melalui proses di DPRD. Adapun untuk pemberhentian Pj Gubernur itu harus ada kawat surat hasil evaluasi kinerja dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang disampaikan ke DPRD.
Menurutnya, dasar penggantian Pj Gubernur harus jelas, seperti dibuktikan dengan hasil evaluasi terhadap kinerja Lalu Gita selama menjabat sebagai Pj Gubernur. Apakah ada kinerja yang tidak mencapai target sesuai amanat undang-undang. “Saya berani mengatakan bodong, hoaks, karena ada yang mengatakan pelantikan hari Rabu, hari senin, hari Selasa. Ini sudah hari Rabu, sudah habis waktunya,” tambahnya.
“Hasil evaluasi itu harus dikasih ke DPRD, namun sejauh ini tidak ada apa-apa. Mengganti sesuatu itu ada aturannya, karena ini negara. Hasil evaluasinya ketika diganti juga harus terang-benderang, dan argumentasinya harus jelas serta faktual,” tegasnya.
Artinya, Kemendagri tidak bisa dengan sendirinya mengganti Pj Gubernur tanpa melalui proses pengusulan DPRD NTB. “Karena lahirnya melalui proses, maka berhentinya juga melalui proses. Pj Gubernur dan Pj Sekda hak prerogatif Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” ucapnya.
Politisi asal Lombok Timur ini menilai pihak yang menyebarkan rumor penggantian Pj Gubernur tersebut, sangat tidak bertanggung jawab. Dia mengingatkan kepada semua pihak untuk menahan diri agar tidak menjatuhkan Pj Gubernur Lalu Gita Ariadi. Karena yang namanya penjabat bukan gubernur definitif, yang mana posisi Pj Gubernur itu akan selesai dengan sendirinya saat masa jabatannya habis.
“Tidak boleh kita secara keras-kerasan menghantam ini. Karena ini akan jatuh dengan sendirinya kalau sudah habis waktunya. Maka kita biarkan dulu Pak Gita ini bekerja, perkara ada yang tidak selesai, mari kita koreksi bersama-sama,” ujarnya.
Najamudin juga meminta Kemendagri sebagai pihak yang punya tanggung jawab untuk segera mengambil sikap, dan meredam isu liar yang beredar di masyarakat saat ini. Jangan sampai isu ini merugikan Kemendagri, dan juga mengganggu stabilitas pemerintahan di NTB.
“Makanya tidak boleh Kementerian Dalam negeri membiarkan ini. Kalau dia membiarkan ini dia mau buat kita kacau. Menteri Dalam Negeri harus tegas, bahwa itu (berita) tidak benar. Kalau benar, katakana benar,” ujarnya.
Najamudin juga mengimbau kepada Pj Gubernur bersama jajarannya untuk bekerja dengan tenang, sesuai tujuan dan amanah dari SK Presiden, yakni menjaga kondusifitas dan inflasi daerah, menjaga kemakmuran rakyat, serta Kamtibmas juga harus terjaga dengan baik. “Semua aparatur sipil negara di NTB diharapkan tenang, termasuk Pj Gubernur, tenang. Jangan terpancing, karena ini hanya isu murahan, isu receh. Jalankan saja tugas dengan baik,” ucapnya.
Mesti tidak lantang menyebut siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran rumor penggantian Pj Gubernur Lalu Gita. Tapi Najamudin melihat ada kepentingan lain dibalik tindakan menyebarkan isu-isu panas tersebut.
Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada semua Pejabat NTB baik eksekutif maupun legislatif serta yang ada di pusat, untuk bersama-sama menjaga kondusifitas daerah. Sebab, selama ini NTB sudah kondusif. “Siapapun dia tidak boleh membuat isu sesat, mau jadi Pemprov mau jadi pejabat apa. Kalau memang berani muncul, mari kita berdiskusi, mari kita debatkan persoalan ini,” bebernya.
“Kalau ada sesuatu yang sangat merusak ini bagian yang harus dikoreksi bersama-sama dalam bentuk transparan, keterbukaan. Jangan ada main sendiri, lalu menyebarkan isu sendiri, asyik sendiri. Jangan karena benci yang ini, lalu rakyat jadi korbannya,” tegas Najamudin.
Pj Gubernur juga diingatkan untuk segera mengambil langkah konkrit mempercepat rapat-rapat yang sifatnya emergensi, guna mengimbau pejabat dibawahnya untuk tetap istikomah, bahwa kabar ini adalah sesuatu yang tidak benar. “Dia harus tertibkan dulu ASN dibawahnya, bahwa apa yang disampaikan itu berita hoaks,” pesannya.
Sebelummya, Pj Sekda NTB, Ibnu Salim yang dikonfirmasi menegaskan rumor penggantian Pj Gubernur Lalu Gita Ariadi merupakan berita hoaks yang tidak diketahui sumbernya. “Sumbernya itu siapa, tanya sudah,” tegasnya.
Demikian soal informasi mengenai Lalu Niqman Zahir yang akan dilantik pada Kamis, 25 Januari 2024 besok. Kembali Inspektur pada Inspektorat NTB itu mengaku tidak tahu-menahu. Namun dia juga tidak membantah maupun membenarkan kabar tersebut. Dia lantas balik bertanya sumber yang menyebarkan informasi itu. “Saya belum dapat informasi. Kalau sumbernya tidak jelas, apa namanya secara undang-undang,” ujar Ibnu.
Kalaupun benar ada informasi soal penggantian Pj Gubernur, tentu bakal ada undangan dari Kemendagri untuk menghadiri pelantikan Lalu Niqman Zahir. Namun sampai saat ini pihak Pemprov masih belum mendapatkan undangan apapun. “Tidak ada, tidak ada informasi,” pungkasnya. (rat)
