MATARAM — Pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 akan segera dibuka. Dimana pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ini akan dibuka pada April 2024, atau jadwalnya mundur dari rencana sebelumnya, Maret 2024.
Terkait itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Muhammad Nasir mengatakan saat ini Pemprov belum menerima keputusan dari Menpan RB terkait penetapan formasi. Demikian sampai sekarang belum ada satu daerah atau lembaga yang membuka formasi kecuali sekolah kedinasan, seperti STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat), IPDN dan lainnya, yang sudah mulai penjaringan.
“Kalau disebutkan oleh pusat mulai Maret itu adalah perencanaannya. Kita tengah mengusulkan formasi ke pusat. Tapi kalau CPNS murni daerah bukan dari sekolah belum ada jadwal pendaftaran. Kita baru usulkan saja yang sudah kita lakukan pada akhir Desember lalu,” ujar Nasir.
Pemerintah sambung Nasir, sudah mengusulkan sebanyak 500 formasi CASN ke pusat. Pembagiannya sekitar 30 untuk formasi CPNS, dan dan 70 formasi PPPK. “Seandainya penetapan besok, formasi untuk CPNS dan PPPK kami sudah punya bank datanya. Tinggal sekarang mau dipilih mana yang sangat prioritas dulu karena anggaran kita terbatas,” jelasnya.
Terhadap beberapa formasi yang sebelumnya banyak tidak terisi, Pemprov bakal melihat Anjab dan ABK terlebih dahulu. Seperti formasi dokter spesialis, jika masih diperlukan maka dimungkinkan untuk diusulkan kembali. Karena berkaca dari pelaksanaan seleksi ASN tahun-tahun sebelumnya, khawatir formasi dokter spesialis dalam rekrutmen ASN PPPK 2023 kembali tidak terisi, karena pasti akan sepi pelamar.
Diketahui, formasi dokter spesialis masuk di kategori rekrutmen PPPK 2023. Pemprov NTB membuka lebih dari 40 formasi dokter spesialis, yang nantinya bertugas di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram, RS Mandalika, RSUD Provinsi NTB, dan RS Manambai Abdulkadir Sumbawa.
Namun yang mendaftar malah jauh dari target. “Kita juga berfikir misalnya ada yang dibuka tiap tahun, tapi tidak ada pelamarnya, ngapain kita usulkan. Itu sama artinya kita rugi sendiri,” ucap Nasir.
Secara khusus, Pemprov bakal mengusulkan untuk formasi dokter spesialis. Dengan catatan Pemprov perlu melihat lebih dulu potensi yang tersedia. Pihaknya berharap ada regulasi dari Kemenkes supaya dokter umum yang sudah menerima SK PPPK bisa mengikuti beasiswa spesialis.
“Karena kalau kita harapkan seperti itu, saya sejak tahun 2025 di Kepegawaian sampai hari ini namanya dokter spesialis segitu-gitu aja (daftar CPNS, red). Kalau kita buka 10 formasi, paling yang daftar 2 orang. Paling enak kita terima lewat dokter umum, nanti kita sekolahkan (spesialis, red),” terangnya.
Pihaknya memastikan tidak ada formasi CPNS maupun PPPK bagi lulusan SD ataupun SMP. Rekrutmen CPNS minimal S1, dan jika melalui sekolah kedinasan minimal SMA. “Tetapi kalau diluar kedinasan, kita di Pemkot dan Pemkab, standarnya kita naikkan. Masyarakat butuh pelayanan sekarang kemampuan IT harus luar biasa,” jelasnya.
Seleksi CPNS maupun PPPK kata Nasir, akan dilaksanakan secara terbuka. Dimana CAT adalah salah satu metode seleksi yang dapat menghindari adanya permainan dalam perekrutan pegawai. Kalaupun ada permainan, tentu ada keterlibatan orang dalam. “CAT itu sangat transparan, bisa dilihat sendiri,” pungkasnya. (rat)
