Pemda Pesimis Penuhi Tuntutan Guru Honor

Anding Duwi Cahyadi (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Persoalan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) atau yang kini diubah namanya menjadi insentif guru honor di KLU belum menemui titik final. Guru honor meminta besaran Rp 500 ribu per bulan. Sementara pemda hanya bisa memberi Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribuan per bulan.

Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi mengaku bahwa peluang menambah anggaran untuk insentif guru honor saat ini sangat kecil. “Anggaran sudah diketok Rp 6,3 miliar kemudian sudah evaluasi pemerintah provinsi. Tidak mungkin untuk mengubahnya. Itu bisa diubah nanti di APBD perubahan atau ketika ada pergeseran,” ujarnya.

Untuk menambah anggaran di APBD perubahan harus menunggu hingga Agustus 2024. Adapun jika menunggu pergeseran anggaran masih belum jelas karena harus ada dasar. “Dasarnya adalah peraturan menteri keuangan. Pergeseran anggaran bisa dilakukan apabila ada uang dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan refocusing anggaran, penambahan anggaran atau ada situasi insidental. Misalnya ada penyakit seperti covid-19 atau penyakit mulut dan kaki (PMK),” jelasnya.
Sampai saat ini kata mantan Asisten III Setda KLU ini, belum ada dasar menggeser anggaran.

Baca Juga :  KLU Usulkan 1.000 Formasi ASN

Oleh karena itu dirinya meminta para guru honor legawa dengan apapun keputusan akhir nanti. Pihaknya belum bisa menjanjikan tuntutan insentif Rp 500 ribu per bulan.
“Sekarang ini yang jadi masalah pembaginya atau jumlah penerimanya apakah 2.000 sekian ada 1.560. Yang jelas semakin kecil pembaginya maka semakin besar yang didapat. Saat ini saya belum menerima hasil akhirnya terkait jumlah penerima insentif ini,” bebernya.

Baca Juga :  Tahun Ini Guru Honor Dapat BOSDA

Sementara itu, Ketua Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honor (AGTKH) KLU Andri Supan mengatakan bahwa pihaknya tetap pada tuntutan. Di mana jumlah penerima yang diajukan 1.560 orang dengan besaran insentif per bulan Rp 500 ribu. “Kalaupun angkanya tidak bisa terpenuhi sebesar itu, maka ketika penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi tenaga guru dibuka banyak, maka kita akan terima,” tegasnya.

Sampai saat ini pihaknya masih menunggu keputusan akhir dari pemda seperti apa. Andi mengaku hingga saat ini belum ada kabar terbaru yang diterima. “Belum ada konfirmasi,” pungkasnya. (der)

Komentar Anda