MATARAM – Sudah enam minggu berkas laporan hasil seleksi terbuka 11 Jabatan Tinggi Pratama (JPT) atau eselon II lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, diserahkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) ke Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan dilaksanakan pelantikan bagi peserta yang terpilih.
Hal ini tentunya membuat para peserta menjadi galau dan bingung. Fokus kerja pada jabatannya saat ini juga telah buyar, apalagi bagi mereka yang telah mendapatkan informasi masuk 3 besar. “Bingung juga saya makanya ini dengan Pak Gubernur, kok sampai sekarang belum ada pelantikan,” ucap salah seorang peserta seleksi terbuka kepada Radar Lombok, Rabu kemarin (28/9).
Menurutnya, terlalu lama jeda antara waktu seleksi dengan pelantikan hanya membawa dampak negatif. Misalnya saja dirinya yang namanya malu dikorankan, meskipun selama ini tetap masuk kantor tetapi sudah tidak memikirkan inovasi dan terobosan lagi.
Dalam benaknya, bagaimana nanti setelah dilantik mampu membuat terobosan seperti dalam visi-misi yang disampaikan saat seleksi berlansung. “Kita sih hanya nunggu saja sekarang, gak tahu kenapa Pak Gubernur belum adakan pelantikan,” curhatnya.
Ia sendiri mendaftar pada salah satu jabatan sebagai Kepala Dinas. Berdasarkan informasi yang diketahui, namanya masuk dan menajdi peringkat pertama pada jabatan tersebut. “Tapi walaupun saya peringkat pertama, belum tentu saya dipilih oleh Pak Gubernur. Kita tunggu dah semoga secepatnya ada pelantikan,” kata sumber tersebut.
Sebanyak 62 peserta yang ikut seleksi, untuk jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Syamsudin, Nyoman Sembah, H Aminurrahman, Muhamad Jaelani, Erwin Kusbianto dan Ibnu Fikhi. Kemudian pada jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), yang lulus yaitu Hasbullah, H Suniri, Mustajab Hakim, M Alimin, Amiril Mukmin Purnama Dewata, Lalu Hamdi dan Sasi Rustandi.
Selanjutnya jabatan Kepala Dinas Kesehatan yaitu Marjito, Rachman Sahnan Putra dan Nurhandini Eka Dewi. Kemudian Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil yang lulus yaitu H Lalu Saswadi, H Azhar mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Muhamad, Ashari mantan Sekretaris DPRD NTB, Abdul Hamid, Ahsanul Halik Kepala Disnakertrans Kota Mataram, M Ilham, M Fajar Taufik, Lalu Sumantri dan H Masnun Hasbullah.
Selanjutnya untuk Sekretaris Bakorluh ada nama Ni Nyoman Retti Wimartini, Andi Pramaria mantan Kepala Dinas Kehutanan NTB, Lalu Suaidi, Mokhlis dan H Muslimin. Berikutnya jabatan Kepala BP3AKB yaitu Ahamd Masyhuri yang saat ini menjadi Sekretaris BKD-Diklat NTB, Latif Yanti Wasitatun Sekretaris Dinas Kehutanan, Ely Suriany, Bq Eva Nurcahya Ningsih, Retno Untari, Bambang Sugeng Ariadi dan Baiq Rusniyati.
Sementara untuk jabatan Kepala Biro Pemerintahan adalah Irnadi Kusuma, Moh Muldani dan Chairy Chalidyanto. Menariknya, Plt Karo Pemerintahan Muhammad Ansar Basri malah tidak lulus administrasi.
Kemudian jabatan Kepala Biro Hukum, ada nama Ruslan Abdul Gani, Lalu Wijaman, Junahri dan Mutawalli. Berikutnya di Kepala Biro Umum, yang lulus administrasi ada nama Fathul Gani yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris BPMPD NTB, Subhan Hasan, Seridana, Lalu Hilyun, Sigit Catur Prasetya dan H Isnanto Karyawan.
Selanjutnya untuk Kepala Biro Kerjasama yaitu Zainal Abidin, Ahlul Wakti, Lalu Basuki Rahman, Wirajaya Kusuma, Moh Abduh, Lalu Hasbulwadi, Sarudi dan Madani Mukarom. Jabatan yang terakhir Dirut RSUD Provinsi NTB, yang lulus administrasi adalah Hasbi Santoso, Laily Indrayanti Yusuf dan Lalu Hamzi Fikri yang merupakan Plh Dirut saat ini.
Dari 62 orang tersebut, kini tersisa tinggal 33 nama saja yang masuk 3 besar pada jabatan masing-masing. “Saya harap semua peserta yang menunggu pelantikan tetap fokus kerja, jangan pikirkan yang lain,” imbau Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin.
Disampaikan Amin, pelantikan tidak akan dilaksanakan sebelum keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Organsiasi Perangkat Daerah (OPD). “Kita tetapkan OPD dulu, baru kita adakan pelantikan. Biar nanti gak ada kita rubah-rubah lagi,” katanya.
Dalam Rancangan Perda OPD lanjut wagub, ada banyak perubahan yang terjadi. Misalnya saja untuk Bakorluh dan Kepala Biro SDA dan kerjasama yang dipanselkan, nantinya akan dihapus. “Kalau sekarang kita lantik, terus besok SKPD-nya terhapus, dimana donk dia ngantor. Makanya pelan-pelan saja,” ungkapnya.
Dalam pelantikan tersebut, nantinya juga akan terjadi mutasi. Hal ini tidak bisa dihindari karena memang kebutuhan organisasi. Mengingat, banyak SKPD yang digabung dan juga dipisah, ada yang dihapus dan ada pula SKPD baru yang harus tetap terisi. (zwr)
