MATARAM — Simpang siur tentang jadi tidaknya pembelajaran tatap muka (PTM) untuk siswa SD/SMP atau sederajat di Kota Mataram terjawab sudah. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mataram memutuskan, hanya siswa kelas akhir atau yang mempersiapkan ujian saja dibolehkan mengikuti PTM. Sedangkan siswa di kelas lainnya melaksanakan belajar dari rumah (BDR) atau Daring.
Keputusan tersebut diputuskan dalam rapat evaluasi meningkatnya kasus baru Covid-19 di Kota Mataram. Rapat evaluasi ini dihadiri lengkap oleh Forkompimda dan SKPD terkait lainnya. “Karena sudah ada SE Gubernur NTB. Maka itu akan dilaksanakan. Artinya yang PTM adalah siswa kelas akhir yang akan ujian. Sedangkan yang lainnya kembali ke daring seperti sebelumnya,” ujar Wali Kota Mataram yang juga Ketua Gugus Tugas, H Ahyar Abduh usai meminpin rapat koordinasi di Pendopo Wali Kota Mataram, kemarin (27/1).
Keputusan tersebut tidak hanya berlaku sekolah di bawah naungan kewenangan Dinas Pendidikan Kota Mataram. Melainkan juga di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram. Yaitu untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) maupun Madrasah Tsanawiyah juga berlaku aturan serupa. “Iya tentu itu juga berlaku untuk kemenag. Itu juga sudah ada edaran Gubernur. Ini yang akan kita lakukan,” katanya.
Putusan tersebut tak lepas dari terus meningkatnya warga yang terpapar virus Corona. Bahkan secara nasional, warga yang terpapar sudah mencapai satu juta orang. Termasuk juga penambahan pasien positif di Kota Mataram yang tak kalah banyaknya. “Itu sudah kita bahas dan sikap apa yang bisa kita putuskan,” katanya.
Selain itu, Gugus Tugas selanjutnya akan menyusun lagi rencana kegiatan seperti sebelumnya. Rencana disusun untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Kami akan rapat lagi di Satgas,” imbuhnya.
Kepala Dinas Penidikan Kota Mataram, Lalu Fatwir Uzali lega dengan adanya keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Gugus Tugas Kota Mataram. Karena selama ini dirinya kerap menerima desakan agar simulasi yang saat ini dilaksanakan untuk dihentikan. Tapi disisi lainnya, simulasi diarahkan dan disarankan tetap dilanjutkan. “Sekarang kan sudah jelas ada putusan dari Gugus Tugas,” katanya.
Keputusan tersebut segera ditindaklanjuti. Sesuai dengan putusan Gugus Tugas. Hanya siswa kelas akhir yang masih PTM. Sedangkan siswa lainnya belajar daring. “Nanti hari Senin putusan ini diberlakukan. Karena kan sekolah itu juga sampai besok dia simulasi. Hari senin kita mulai,” ungkapnya.
Tindak lanjut lainnya. Pihaknya segera mengundang seluruh kepala sekolah dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk sosialisasi dan menyampaikan keputusan yang dibuat Gugus Tugas. “Kan keputusan ini perlu kita sosialisasikan. Besok saya undang seluruh kepala sekolah membahas ini,” terang Fatwir.
Sementara itu, Komisi IV DPRD Kota Mataram juga mendukung penuh kebijakan penundaan pembelajaran tatap muka (PTM) tingkat TK, SD, dan SMP di Kota Mataram. Apalagi dari hasil evaluasi, angka penyebaran Covid-19 mulai meningkat, dan tentu ini dapat membahayakan anak-anak.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati mengatakan, untuk PTM sebaiknya memang ditunda dulu, dan kegiatan belajar mengajar dikembalikan ke system online atau dalam jaringan (Daring). “Kita dukung Pemkot untuk menunda kembali kebijakan pembelajaran tatap muka,” katanya kepada Radar Lombok, kemarin.
Diketahui, semua sekolah di Kota Mataram sampai saat ini masih melakukan simulasi PTM, sesuai dengan kebijakan awal yang diberlakukan sampai tanggal 27 Januari. Demikian semua sekolah juga sudah mulai menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Sebetulnya ini bukan masalah siap atau tidak siap. Tapi karena memang kondisi yang tidak menentu. Kita harus selalu dan tetap waspada di segala situasi. Apalagi tempat tersebut faktanya adalah tempat berkumpulnya satuan pendidikan. Sebelum pandemi ini reda, mestinya kita bersabar dulu untuk menunda PTM, dan memaksimalkan belajar Daring dengan optimalisasi fasilitas penunjangnya dulu,” kata Nyayu.
Lebih lanjut dijelaskan, dalam panduan tersebut juga disampaikan, bahwa pihak pemerintah daerah harus turun langsung ke lapangan, untuk melihat dan mengecek kesiapan sekolah melaksanakan PTM, sekaligus memastikan sudah sesuai dengan arahan Pemprov NTB.
“Kita berharap Pemkot Mataram turun langsung mengecek kesiapan sekolah, dan tidak hanya berdasarkan laporan sepihak dari sekolah saja. Saya khawatir kalau pelaksanaan pembelajaran tatap muka tersebut tidak dipantau dan diawasi secara seksama oleh yang berwenang. Alasan klasik keterbatasan dana jangan dijadikan alasan untuk tidak mengecek lapangan,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Mataram, H Syahrial Azmi menambahkan, pihaknya endukung penuh kebijakan penundaan PTM. Apalagi kondisi saat ini di Kota Mataram masih mengkhwatirkan. “Buktinya dari angka kasus terus bertambah, dan Kota Mataram merupakan salah satu kabupaten/kota di NTB yang terus bertambah angka kasus Covid-19,” singkatnya. (gal/dir)
