Kaling Minta Program E-Voucher Ditunda

Azami (Fahmy/Radar Lombok)

MATARAM– Sejumlah kepala lingkungan (Kaling) di Kota Mataram meminta program penyaluran beras miskin (Raskin) lewat mekanisem e-voucher ditunda karena berpotensi memunculkan masalah di lapangan. Lewat model ini, Kaling tidak bisa lagi menyalurkan Raskin secara merata kepada mereka yang tidak terdata sekalipun. Sebab sebelumnya pemerintah di tingkat bawah terpaksa menyalurkan Raskin secara merata kepada baik kepada mereka yang terdata maupun tidak agar tidak terjadi kecemburuan. Menurut rencana, program e-voucher akan dimulai pada bulan Maret mendatang.” Kalau ada masyarakat yang tidak mampu  namun tidak mendapatkan kartu bagaimana cara mengaturnya, jelas Kaling menjadi sasaran kemarahan dan protes warga,” kata Azami, Kepala Lingkungan Lendang Kelor Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara kemarin.

Baca Juga :  Program Pengurangan Bencana Harus Sinkron

Di lingkungannya terdapat 266 Kepala Keluarga KK. Dari jumlah ini ada sekitar 200 KK masuk katagori masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun ia mendengar kabar, di lingkungan yang dipimpinnya hanya belasan KK yang memperoleh e-voucher untuk membeli beras.” Kami para Kaling sudah sepakat tidak membagikan kartu sebelum ada solusi,” ungkapnya.

[postingan number=3 tag=”mataram”]

Dijelasakan Azami, soal perubahan pola ini Pemkot tidak pernah pernah melakukan pendataan ulang. Kaling tidak pernah dimintai tugas mendata oleh Lurah. Karena itu ia berharap agar program ini ditunda dulu.

Baca Juga :  MTsN 1 Mataram Godok Program Keagamaan

Lurah Rembiga Sunardi juga menyampaikan hal yang sama. mengatakan  kalau  pihaknya Ia meminta pemerintah pusat menunda dulu program ini sebelum ada pendataan ulang. Sebab kalau tidak, dikhawatirkan akan ada penerima yang tidak tepat sasaran.” Kita minta dilakukan  penundaan dulu sambil dilakukan pendataan ulang,” tegas Sunardi.

Ia menyampaikan bahwa pendataan ulang tidak pernah dilakukan karena pembaharuan data juga tidak pernah diminta oleh Pemkot.

Sementara itu DPRD Kota Mataram juga meminta hal yang sama.” Kunci utamanya perbaiki data penerima,” kata Herman, wakil ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram.(ami)

Komentar Anda