GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyampaikan penjelasan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 pada sidang paripurna DPRD Lobar, Rabu (9/11).
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulhan Muchlis Ibrahim. Fauzan menjelaskan bahwa fokus pembangunan tahun 2017 antara lain pemberdayaan desa, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pemantapan kualitas layanan kesahatan, peningkatakan kualitas infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, penanggulangan kemiskinan yang lebih subtantif dan terkoordinasi serta berusaha menata pengelolaan peningkatan daya dukung lingkungan hidup.
Fauzan menerangkan bahwa fokus pembangunan tersebut telah didukung dengan program dan pembiayaan yang tertuang dalam draf KUA-PPAS. Dalam draf KUA-PPAS struktur RAPBD 2017 merupakan strukur yang cukup ideal dalam tiga tahun terakhir jika dilihat dari porsi belanja yaitu belanja langsung sebesar 43,15 persen, yang meningkat sangat signifikan mendekati porsi belanja tidak langsung sebesar 56,85 persen dari total belanja RAPBD. Kondisi yang cukup ideal tersebut lanjutnya juga ditunjukkan dengan porsi belanja modal yang cukup besar mencapai 20,51 persen dari total belanja atau mencapai 47,54 persen dari belanja langsung. Dengan kondisi tersebut pasti lebih rendah dan disarankan regulasi sebesar 30 persen dari total belanja. “Dengan porsi sperti ini tidak berlebihan jika saya berharap tujuan yang sudah disepakati dalam dokumen RPJMD agar akselerasinya dapat dituju dan dapat dicapai dengan lebih baik,” harapnya.
Terkait struktur KUA-PPAS dalam fluktuasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu sebagai berikut, pertama pendapatan daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp 1,582 triliun, angka tersebut turun dari target pendapatan tahun 2016 sebesar 0,05 persen. “Terkait dengan pengurangannya pendapatan dapat ditempuh dengan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah yang dapat ditempuh dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah,” ungkap bupati optimis.
Kemudian belanja daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp 1,571 triliun, angka tersebut berkurang dari target anggaran belanja daerah perubahan tahun 2016 sebesar 3.03 persen. “Adapun tantangan terbesar kita pada tahun 2017 adalah harus mewujudkan kebijakan belanja yang sehat, berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja serta pengendalian resiko dalam perspektif jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang,” tegasnya.
Terakhir, pembiayaan daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp 9,8 miliar mengalami penurunan dari target penerimaan pembiayaan pada anggaran perubahan tahun 2016 sebesar 85,50 persen. “Penerimaan pembiayaan ini merupakan transaksi keuangan yang nantinya dihajatkan untuk defisit atau untuk pemanfaatan surplus,” jelasnya.
Fauzan menyampaikan kebijakan yang mendasari KUA PPAS adalah ditujukan untuk mendukung pencapaian rata-rata pembangunan yang telah ditetapkan utamanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan yang tetap menjaga keseimbangan daya tahan fiskal. “Saya berharap KUA-PPAS ini nantinya akan terus berproses yang menjadi dokumen APBD tahun 2017 dan pembahasannya dapat disepakati sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta mempertahankan porsi belanja yang mendekati ideal,” pungkasnya.(zul)
