MATARAM — Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi telah menyelesaikan evaluasi kinerja triwulan II di hadapan Inpektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, pada Rabu (20/3) kemarin.
Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Hamdi mengatakan dalam evaluasi kinerja Pj Gubernur kali ini, Pemerintah Pusat meminta komitmen Pemda untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di NTB tuntas di tahun 2024.
Diketahui, Provinsi NTB masuk lima besar kemiskinan ekstrem tertinggi di Indonesia. “Kemiskinan ekstrem sekarang kita posisi 2,6 persen, dan ini catatannya harus bisa tuntas di tahun 2024 ini. Kemiskinan ekstrem itu harus 0 persen,” kata Lalu Hamdi, saat dikonfirmasi, Jumat kemarin (22/3).
Tentunya apa yang menjadi catatan Pemerintah Pusat ini menjadi pemecut, sekaligus motivasi Pj Gubernur untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat. “Makanya salah satu jalannya adalah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota,” ujarnya.
Selanjutnya yang menjadi bahan evaluasi Pj Gubernur NTB, adalah prevalensi stunting di NTB tahun 2024, yang ditargetkan sebesar 14 persen. Itu yang menjadi dorongan pemerintah pusat supaya Pemda tetap berada dalam koridor. “Catatan NTB, stunting kita sekarang ini 13,49 persen turun,” ujarnya.
Catatan berikutnya adalah upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi supaya sesuai dengan target yang ditepkan oleh pusat sebesar 2,5 ± 1 persen. Artinya inflasi daerah boleh lebih atau kurang satu persen dari target nasional. “Inflasi harus tetap bisa terkendali 2,5 ± 1 persen itu batas-batas toleransinya,” bebernya.
Terkait dengan hal lain seperti program unggulan dan pelayanan public, serta perizinan, penyerapan anggaran hingga pengangguran tetap menjadi pantauan Pemerintah Pusat. Dimana Pemerintah Pusat menekankan agar pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakat di dalam daerah harus berjalan baik.
Pj Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat di daerah, ditekankan untuk banyak melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga dalam melakukan perencanaan maupun eksekusi benar-benar berada dalam satu muara, demi mensukseskan program-program yang diprioritaskan Pemerintah Pusat maupun daerah. “Karena menurut para evaluator itu kita sebetulnya tidak bisa bergerak kalau kita tidak bersama-sama,” ujarnya.
Sementara Pj Sekda NTB, Ibnu Salim menimpali bahwa pelaksanaan evaluasi Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi berjalan lancar. Ibnu menyebut poin paling penting yang menjadi tugas Pj Gubernur adalah menekan kemiskinan ekstrem, inflasi dan penurunan stunting.
“Termasuk juga terselenggaranya Pemilu yang aman, damai, adil dan bermartabat. Alhamdulillah di NTB berjalan sukses Pemilu-nya. Itu yang diminta laporannya dalam evaluasi itu,” kata Ibnu.
Adapun yang masih menadi catatan pemerintah pusat adalah seperti bagaimana penurunan ekstrem itu dapat 0 persen diakhir tahun 2024. Sementara inflasi daerah memang setiap saat dipantau oleh Pemerintah Pusat.
Berikutnya menjaga agar Pilkada NTB pada November 2024 itu berjalan kondusif. Selanjutnya adalah mempercepat serapan anggaran untuk pembayaran gaji ke 13 dan THR para pegawai, yang tujuannya agar perekonomian masyarakat tetap bergerak.
“Catatannya juga kita belum mengeluarkan instruksi mengenai larangan tidak boleh lagi mengangkat tenaga honor. Itu dilarang, dan sudah ada edaran Menteri Pan-RB dan Kemendagri,” jelasnya. (rat)
