SELONG—Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB akan mengupayakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lombok Timur (Lotim) bisa segera terbentuk. BNKK Lotim yang akan diusulkan ini bersifat vertikal, dimana akan langsung bernaung dibawa BNN Pusat. Proses pengajuannya pun masih dalam tahap kajian.
Dalam kunjungan itu, Kepala BNNP NTB, Brigjen Pol Sukisto melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait. Sebelumnya dia bertemu dengan Kapolres Lotim, AKBP Wingky Adhityo Kusumo. Setelah itu ia melanjutkan kunjungan dengan menemui Wakil Bupati Lotim, Haerul Warisin.
Selain itu, dia juga menyempatkan diri melihat langsung lokasi yang akan dijadikan sebagai Kantor BNKK yang telah disiapkan Pemkab Lotim. “Kita sudah minta supaya ada kajian akademis disini,” ungkap Sukisto, Selasa (14/3).
Dikatakan, jika melihat data tahun sebelumnya, kasus penyalah gunaan narkoba di Lotim masih rendah, dan itu belum bisa dijadikan sebagai syarat untuk pengajuan pembentukan Kantor BNNK. Tahun 2016 tercatat sebanyak 28 kasus penyalahgunaan narkotika. Namun data itu perlu dikaji kembali. Bahkan dari hasil koordinasi dengan Kasatnarkoba dan Wakil Bupati, ternyata kasus narkoba di wilayah Lotim potensinya cukup tinggi.
[postingan number=3 tag=”lotim”]
“Nanti dalam kajian akademis. Kita akan melakukan revisi masalah data. Kalau sudah direvisi, dan sesuai dengan realitas, kita usulkan ke BNN Pusat supaya BNNK segera bisa dibentuk,” kata dia.
Angka kasus penyalahgunaan narkoba yang ada saat masih belum begitu valid. Namun dari laporan yang diterima, ternyata kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Lotim trennya terus mengalami peningkatan.
“Data yang lalu itu masih sebagian kecil. Bahkan menurut wakil bupati, kejadian kasus narkoba 2016 sebanyak 28 itu, ternyata lebih dari itu. Kalau jumlah itu hanya di satu kecamatan,” lanjut Sukisto.
Jika BNNK Lotim telah terbentuk, itu sepenuhnya akan ditangani langsung oleh BNN Pusat. Karena sifatnya vertikal, maka koordinasinya pun kata dia akan langsung berhubungan dengan pusat. Baik itu terkait operasional ataupun menyangkut pelaporannya. “Anggarannya langsung dari pusat. Dan operasionalnya juga langsung dari pusat,” ulas dia.
Sementara Wakil Bupati Lotim, Haerul Warisin mengaku terkait pembentukan BNKK Lotim, pihaknya telah menyiapkan lokasi yang akan dijadikan sebagai kantor. Lokasi yang akan digunakan yaitu bekas kantor UPP Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang berada di Sukamulia. “Tuntutan untuk pembentukan BNNK itu sendiri, kebutuhannya seperti itu. Luasnya sekitar 25 are ,” sebutnya.
Pemkab sendiri kata dia, memberikan dukungan penuh ke BNN terkait pembentukan BNNK tersebut. Dalam pertemuan itu, kata dia, secara langsung meminta Kepala BNNP untuk menjalin komunikasi dan mitra yang lebih intensif dengan sejumlah pihak terkait di Lotim.
Hal ini sebagai langkah agar BNNP bisa mendapatan data yang valid terkait kasus penyalahgunaan narkoba di Lotim, dari total penduduk sekitar 1,3 juta. “Sumbawa yang jumlah penduduknya hanya sekian bisa membangun BNNK. Sekarang kita di Lotim penduduknya 1,3 juta. Makanya kita terus gencar supaya BNNK di Lotim bisa segera dibangun,” sebutnya.
Diakui, keberadaan BNNK Lotim sangat dibutuhkan. Dengan ini maka para penyalahguna narkoba bisa mendapatkan pembinaan dan penangan sejumlah masalah menyangkut narkoba ini. “Kalau masalah anggaran itu akan langsung dari pusat. Kita hanya menyiapkan lahan. Dan lahan itu akan kita hibahkan,” kata dia.
Terkait data 2016 dengan 28 kasus penyalah gunaan narkoba, belum bisa dijadikan sebagai patokan untuk membentuk BNNK, dikatakan data yang didapatkan itu karena kurangnya koordinasi sejumlah pihak terkait. Baik itu kepolisian, rumah sakit, dan beberapa pihak terkait lainnya. “Bagi saya, meski datanya sejumlah itu, tapi dari jumlah penduduk kita itu sudah memenuhi syarat untuk dibangun BNNK,” tutup Warisin. (lie)
