MATARAM–Banyak fraksi menyoroti rendahnya anggaran untuk sektor pariwisata. Apalagi Dinas Pariwisata Provinsi NTB sendiri mengeluhkan anggaran yang terus mengalami penurunan. Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariadi mewakili Gubernur NTB dalam rapat paripurna, membacakan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD tahun 2021, Kamis (26/11).
Salah satu jawaban yang diberikan, terkait dengan anggaran pariwisata karena menjadi sorotan dalam rapat paripurna sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB justru mengklaim anggaran untuk pariwisata cukup besar. Bahkan disebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. “Pemerintah daerah sepakat terkait penguatan anggaran sektor pariwisata, dimana dari tahun ke tahun anggarannya mengalami peningkatan,” ucap Sekda membacakan jawaban Gubernur. Dijelaskan, anggaran untuk sektor pariwisata, didorong melalui program strategis atau program unggulan daerah.
Pemerintah daerah juga tetap menjaga bertahannya aktivitas pariwisata melalui promosi dan sosialisasi usaha pariwisata dengan penerapan protokol Covid-19 secara ketat. Selain mendapatkan penambahan anggaran dari APBD Provinsi NTB, pemerintah pusat juga memberikan perhatian. “Untuk tahun 2021, sektor pariwisata mendapat dukungan anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat,” sebut Sekda yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB. Dukungan anggaran yang cukup besar tersebut, terutama untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Mengingat, destinasi tersebut merupakan kawasan strategis nasional (KSN), seiring dengan rencana digelarnya
event internasional MotoGP 2021.
Sekda juga menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan Pemprov NTB untuk memulihkan sektor pariwisata tahun 2021. “Antara lain melakukan mapping terhadap pelaku usaha pariwisata yang terkena dampak covid-19,” katanya. Pemprov juga akan melakukan akselarasi pola koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan jangka pendek terhadap pelaku usaha pariwisata. Kemudian memberikan insentif dan kemudahan bagi pengelola usaha pariwisata, dan memberdayakan para guide. Pernyataan Sekda dalam rapat paripurna tersebut, justru dibantah oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB HL Moh Faozal. Menurut Faozal, tidak ada bantuan anggaran besar dari pemerintah pusat untuk pariwisata NTB. “Tidak ada. Besar dari Hongkong?” jawabnya via WhatsApp. Apabila memang benar ada bantuan anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat untuk sektor pariwisata, tentu saja dirinya akan mengetahui hal itu. “Dispar diminta ngamen ke pusat,” sindir Faozal. Begitu pula dengan anggaran dari APBD NTB untuk sektor pariwisata. Faozal mempertanyakan klaim anggaran pariwisata meningkat dari tahun ke tahun. “Dari mana anggaran meningkat setiap tahun? Untuk pariwisata itu turun. Mimpi kali,” ujarnya keras.
Hal yang membuat Faozal heran, justru anggaran Dinas Pariwisata NTB sangat jauh di bawah Dinas Perindustrian. “Aneh anggaran Dinas Pariwisata dibanding Dinas Perindustrian, masa samapai 3 kali lipat lebih besar Perindustrian,” ungkapnya. Untuk mengetahui secara pasti anggaran untuk Dinas Pariwisata, Radar Lombok membuka kembali dokumen Peraturan daerah (Perda) nomor 10 tahun 2019 tentang APBD tahun anggaran 2020. Termasuk Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 33 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2020. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, anggaran Dinas Pariwisata untuk tahun 2020 awalnya sebesar Rp 29 miliar. Namun dalam APBD Perubahan tahun 2020 dikurangi menjadi Rp 23,4 miliar.
Untuk tahun 2021, bahkan direncanakan jauh mengala-
mi penurunan menjadi Rp 21,5 miliar. Sementara untuk Dinas Perindustrian yang membuat Faozal cemburu, dalam APBD tahun 2020 mendapat jatah anggaran sebesar Rp 60,7 miliar. Adanya pandemi Covid-19 membuat jatah Dinas Perindustrian menurun dalam APBD Perubahan menjadi Rp 25,9 miliar. Namun untuk tahun 2021, direncanakan anggarannya sebesar Rp 67,4 miliar. Mengalami penambahan signifikan dari APBD Perubahan maupun APBD murni. (zwr)
