MATARAM – Sebanyak 10 dari 857 calon jamaah haji (CJH) Kota Mataram terancam tidak bisa berangkat ke tanah suci Makkah. Penyebabnya beragam dan dinyatakan tidak istithaah ole Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (Siskohatkes). Sedangkan jamaah yang dinyatakan istithaah 236 orang. Karena dinyatakan tidak isthitaah, 10 CJH asal Kota Mataram ini terancam gagal diberangkatkan ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji tahun 2024 ini. ‘’Sepuluh orang (tidak isthitaah),’’ sebut Kasi Urusan Haji dan Umrah Kemenag Kota Mataram, H Kasmi, kemarin.
Untuk kepastian gagal tidaknya keberangkatan CJH yang dinyatakan tidak isthitaah, Kemenag Kota Mataram masih menunggu informasi lanjutan dari pemerintah pusat. Diinformasikan lagi, tahun ini ada 857 jumlah CJH Kota Mataram yang harus menyetorkan pelunasan. Rinciannya adalah 635 jamaah yang masuk kuota reguler. Kemudian 222 orang masuk daftar jamaah cadangan. Dari jumlah tersebut, 10 orang dinyatakan tidak istithaah. Sementara yang dinyatakan istithaah dan layak berangkat sebanyak 236 jamaah. ‘’Persentase istithaah CJH Kota Mataram 28,7 persen,’’ tambahnya.
Kemenag juga sudah merekap progres pelunasan Biaya Perjalan Ibadah Haji (BIPIH) tahap satu yang berakhir 31 Januari. Tercatat untuk jamaah haji reguler yang sudah menyelesaikan pelunasan 93 orang. Lalu jamaah cadangan yang membayar pelunasan 2 orang. Sehingga total jamaah yang sudah menyelesaikan pelunasan 95 orang. ‘’Persentase pelunasan jamaah haji tahap satu 11,1 persen. Yang belum lunas itu 762 orang,’’ ungkapnya.
Untuk pelunasan BIPIH tahap kedua, Kemenag Kota Mataram masih menunggu informasi lebih lanjut. Untuk informasi, besaran BIPIH sudah diumumkan, naik menjadi Rp 58.630.888. Jika setoran awal oleh jamaah Rp 25 juta, maka untuk pelunasan jamaah harus menambah sebesar Rp 33.630.888. Penambahan ini cukup banyak membebani jamaah dan belum siap untuk pelunasan. Tercatat beberapa jamaah jamaah memutuskan untuk membatalkan keberangkatan. Alasannya karena belum mampu melunasi BIPIH yang mengalami kenaikan. “Karena tambahannya katanya cukup besar. Boleh dia menunda, nanti kita berikan blangko penundaan. Nanti diganti oleh jamaah haji cadangan. Itu cadangan kita kan cukup banyak 222 jamaah,” katanya.
Alasan ekonomi dalih jamaah untuk menunda keberangkatan. Selain itu, ada yang belum mendapat pekerjaan paska Covid-19 perekonomian belum normal. “Sehingga tidak ada jalan lain katanya dari pada kami mudharat kata jamaah itu ya kami batalkan. Itu kan tidak bisa kita laksanakan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr H Emirald Isfihan mengatakan, ada aplikasi yang digunakan pemerintah pusat untuk jamaah tidak istithaah. Pihaknya tengah berupaya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan verifikasi manual. ‘’Kita berikan surat keterangan nantinya jika ternyata kondisi sebenarnya memenuhi syarat kesehatan. Sedang diproses ini kalau bisa semua calon jamaah memenuhi istithaah,’’ katanya.
Mereka yang dinyatakan istithaah ini kata dia bukan karena mengidap sakit kronis. Tapi karena ada perbedaan secara teknis. Seperti nilai normal laboratorium, atau faktor ketidaksesuaian usia jamaah. Jika berbeda dengan rentang normal di aplikasi, maka terbaca tidak istithaah. ‘’Aplikasi ini baru dibuat tahun ini dari Kemenkes. Jadi masih terus dievaluasi dari pusat. Nanti akan validasi data secara manual untuk klarifikasi status jamaah,’’ ungkapnya. (gal)
