MATARAM–Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk pandemi Covid-19 pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total anggaran sebesar Rp 926,96 miliar.
Refocusing anggaran ini bersumber dari seluruh komponen belanja dan pembiayaan daerah. “Dari total anggaran tersebut, penanganan Covid-19 dialokasikan pada pos belanja tidak terduga (belanja tidak langsung) sebesar Rp 302,98 miliar lebih,” ungkapnya saat menyampaikan tanggapan Gubernur NTB atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan dan Raperda Tentang Perubahan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 dalam Rapat Parpurna di Kantor DPRD Provinsi NTB, Kamis, (27/8/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyampaikan sembilan tanggapan dan jawaban terhadap saran, masukan dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD pada rapat sebelumnya. Salah satunya menanggapi saran dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) terkait alokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Dijelaskan Wagub, anggaran tersebut kemudian dipergunakan untuk penanganan kesehatan masyarakat sebesar Rp 170,48 miliar, dengan realisasi hingga saat ini sebesar Rp 79.28 miliar. Kemudian, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 1,8 miliar dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 800 juta. Lalu penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang sebesar Rp 130,70 miliar lebih dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 123,83 miliar lebih. “Sisa anggaran pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 99,05 miliar lebih, rencana digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan kesehatan masyarakat dan penanganan dampak ekonomi sampai akhir tahun 2020,” tutur Wagub.
Sementara itu menanggapi saran dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terkait dengan kemajuan industrialisasi untuk mendukung kemandirian ekonomi daerah dan mengurangi tingkat pengangguran, Wagub menyampaikan lima subsektor atau kelompok industri prioritas di Provinsi NTB diantaranya, industri permesinan, otomotif listrik (sepeda listrik) dan energi terbarukan. Aktivitas industri ini berpeluang memberikan lapangan kerja baru, sehingga dapat menekan angka pengangguran. “Semakin banyak permintaan produk UMKM/IKM lokal NTB, seperti sepeda listrik serta peralatan dan mesin-mesin produk NTB, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik pada sektor industri maupun pada sektor unggulan lainnya,” jelas Wagub.
Melalui kesempatan ini, Wagub juga mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua Fraksi DPRD Provinsi NTB, karena telah memberikan saran dan masukan yang substantif. “Hal ini sebagai wujud dari adanya kesungguhan dalam menjalankan amanah dan tugas konstitusional seusai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Terakhir, setelah menyampaikan sembilan tanggapan untuk fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB, Wakil Gubernur kemudian mengatakan semua saran dan masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan di waktu-waktu mendatang. “Apabila masih terdapat hal-hal yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, pemerintah daerah bersedia untuk menyempurnakan koordinasi dan sinegritas dengan legislatif,” tutupnya. (hms/sal)
