MATARAM — Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi mempersilakan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Taufiek Hidayat, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB, Amry Rakhman, yang ingin mundur dari jabatannya.
“Mungkin merasa berat di jabatannya kan, (jadi) tidak bisa kita paksakan orang, malah stress dia nanti,” kata Miq Gita, sapaan akrab Pj Gubernur ini saat ditemui di Kantor Gubernur, Rabu kemarin (18/10).
Miq Gita juga mengingatkan sebaiknya para pejabat bekerja dengan nyaman di pemerintahan. Namun dia juga tidak ingin memaksa pejabat untuk bertahan di jabatannya, jika memang merasa terbebani dalam bekerja.
Namun apakah permohonan pengunduran dua pejabat eselon II di lingkup Pemprov NTB ini akan diterima atau tidak. Maka dia masih akan meninjau surat pengunduran dua Kepala OPD tersebut. “Bekerjalah yang enak. Kalau orang mau mundur karena terbebani, masak kita mau paksa,” ujar Miq Gita.
Miq Gita juga memaklumi jika alasan Amry Rakhman melepas jabatannya sebagai Kepala BRIDA, karena ingin melanjutkan karir sebagai akademisi. Karena kalau tidak segera mundur dari jabatannya sekarang, maka peluang untuk Amry Rakcman masuk ke Universitas Mataram relatif kecil, lantaran terbentur usia.
“Dia (Amry Rackman, red) masih terobsesi mau jadi profesor. Sama saja dengan Pak Ros (mantan Sekda NTB, Rosyadi Sayuti, red) dulu kan. Alamiah saja,” ujar Miq Gita.
Apakah pengunduran diri dua Kepala OPD ini ada kaitannya dengan pejabat yang merasa tidak nyaman bekerja dengan Pj Gubernur. Dengan tegas Miq Gita membantah, dan menurutnya pengunduran diri dua pejabat dari jabatannya ini merupakan proses yang alamiah. “Beliau masih produktif, masak saya tahan tetap disini (BRIDA NTB, red). Teman baik saya itu,” jelas Miq Gita.
Pj Gubernur NTB ini juga mengaku tidak khawatir akan kekurangan pejabat eselon II di Pemprov NTB, jika Taufiek Hidayat dan Amry Rackman resmi mengundurkan diri. Karena masih banyak pejabat Pemprov lainnya yang siap mengisi kekosongan pejabat eselon II. “Ini pada siap kan jadi pejabat eselon II,” kata Miq Gita seraya menunjuk para pejabat bawahannya yang hadir.
Berikutnya soal adanya oknum mantan pejabat eselon II yang mengaku dekat dengan Pj Gubernur NTB, dan mendatangi sejumlah kantor dinas di lingkup Pemprov NTB, serta meminta draft pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2023 dan 2024. Miq Gita terkesan enggan menanggapi, dan merasa tak ada yang perlu dijelaskan. “Pak Sekda sudah ngomong. Itu sudah ada kalimat Sekda, kutip saja Sekda,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diserap dari berbagai sumber, oknum mantan pejabat tersebut sudah menyisiri sekitar lima kantor dinas lingkup provinsi. Dimana dari lima kantor OPD, satu diantaranya bahkan sudah menyiapkan draft pagu anggaran.
Informasinya, pagu proyek yang diminta itu salah satunya berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, yang bersumber dari alokasi DAK tahun 2023 dan 2024 dengan total anggaran mencapai Rp 186 miliar, untuk tingkatan SMA, SMK dan SLB.
Terkait itu, Kepala Dikbud NTB, H. Aidy Furqan yang diminta tanggapan soal kabar adanya oknum yang meminta draf pagu proyek di instansinya, juga terkesan menghindari pertanyaan wartawan. “Sudah jangan bahas itu. Itu-itu saja, tidak tahu saya,” ujarnya.
Termasuk ketika ditanya soal kebenaran mengenai Dikbud yang sudah menyiapkan data draf pagu proyek senilai Rp 186 miliar. Aidy mengaku tidak tahu mengenai soal informasi tersebut. “Kalau data tentang dana-dana itu, di SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) kan terbuka dia,” pungkasnya. (rat)
