MATARAM–Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan agar keberhasilan dan kerja keras Provinsi NTB menurunkan status level PPKM harus diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat di semua aktivitas dan kegiatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI, didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Ganip Warsito, Gubernur Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pada Press Conference, usai Rakor dengan Forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) Tingkat Provinsi, dan kabupaten kota se-NTB melalui virtual, Jumat (10/9/2021) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.
Menurutnya, berdasarkan hasil asesmen di wilayah NTB, terjadi penurunan level PPKM. Hal itu ditandai dengan transmisi komunalnya masuk pada level 2, kemampuan respons masuk pada level sedang. Termasuk positif ratenya di bawah angka 5, sesuai ketentuan WHO.
“Namun, keberhasilan ini jangan sampai menyebabkan kita lengah,”tegas Panglima dalam rilis Diskominfotik NTB.
Pemda bersama TNI/Polri harus terus berupaya untuk menurunkan level yang berhasil dicapai. Yaitu dengan upaya-upaya penegakan prokes 3M.
“Harus kita jadikan penggunaan masker sebagai kebiasaan baru, apapun aktivitas dan kemanapun kita harus gunakan masker,”pintanya.
Upaya lain, memperkuat langkah 3T, testing, tracing dan treatment. Sedangkan kebiasaan barunya adalah isolasi mandiri (Isoman) atau isolasi terpusat (Isoter)
Untuk itu, masyarakat yang merasakan gejala kurang sehat, agar segera berobat atau memeriksakan diri ke puskesmas atau dokter.
“Supaya dapat istirahat di rumah dengan isoman atau isoter,” kata orang nomor 1 jajaran TNI ini.
Selain itu disampaikan percepatan vaksinasi akan dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah NTB.
“Hari ini kami bersama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah telah meninjau secara langsung vaksinasi massal,” jelas jenderal bintang 4 ini.
Targetnya, akan dilakukan vaksinasi sebanyak 45.000 dosis dalam sehari. Agar target kekebalan komunal di wilayah NTB tercapai. (RL)
