Kanwil Kemenkumham NTB Komitmen Digitalisasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Budaya Birokrasi Menuju Reformasi Birokrasi

MATARAM–Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu mengajak bersama-sama menjadikan Kemenkumham lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi maupun masyarakat, melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendorong dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal ini disampaikannya dalam giat yang bertajuk “Workshop Reformasi Birokrasi Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi Informasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Budaya Birokrasi BerAKHLAK” yang digelar di Aula Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Rabu (7/2/2024).

Hadir langsung dalam giat ini, Inspektur Jenderal Kemenkumham, Staf Ahli Bidang Penguatan RB Kemenkumham, Kepala Pusdatin, Karo Perencanaan Sekjen Kemenkumham, Irwil I – VI, Pimpinan TInggi Pratama Kantor Wilayah, Auditor Utama Itjen Kemenkumham, Deputi Bidang RB, dan peserta Kegiatan WorkshopRB termasuk Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham NTB, Febri N Satriatama.

Baca Juga :  Olahraga dan Penyuluhan Kesehatan untuk Wujudkan Kemenkumham NTB Sehat dan Produktif

Sementara Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi apa saja yang harus ditingkatkan dari tahun sebelumnya serta yang harus ditekankan dalam mekanisme pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan dan Kepala Divisi Adminstrasi Anton E Wardhana beserta jajaran yang menangani Reformasi Birokrasi juga turut hadir secara daring di ruang rapat Kakanwil. Parlindungan menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham NTB siap dalam melaksanakan amanat Menkumham RI terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Baca Juga :  Kemenkumham NTB dan Dinas Pertanian KSB Audiensi Bahas Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Rarak

“Kanwil Kemenkumham NTB sedang berproses dalam percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tentu saja kami akan bergerak cepat dalam proses digitalisasi tata kelola layanan dan budaya birokrasi, demi kinerja yang berdampak bagi masyarakat,” pungkas Parlindungan. (Huda)

Komentar Anda