MATARAM – Musda DPD Partai Golkar NTB kembali diundur. Penundaan ini merupakan kali kedua setelah terjadi deadlock alias jalan buntu untuk dilakukan aklamasi.
Sedianya, Musda DPD I Partai Golkar Provinsi NTB akan dihelat Minggu (15/3). Namun, musda ini gagal dilakukan setelah panitia tak menemukan solusi untuk menjalani musda. Penundaan ini rencananya akan digelar kembali pada 22 Maret mendatang. “Diundur tanggal 22 Maret,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar NTB DPRD NTB, Misbach Mulyadi membenarkan ada penundaan musda itu jadi pekan depan, Minggu (15/3).
Diungkapkan Musbach, alasan penundaan musda itu karena belum tercapai kesepakatan antara DPP dan DPD II kabupaten/kota terkait siapa kandidat calon ketua Golkar NTB mau diaklamasikan di musda. DPP Golkar lebih menghendaki Ahyar Abduh diaklamasikan jadi Ketua Golkar NTB. Sedangkan delapan DPD II kabupaten/kota lebih memilih HM Suhaili FT. “Iya. Belum ada kata sepakat,” tambahnya.
Terkait persoalan tersebut, Misbach menyarankan sebaiknya delapan DPD kabupaten/kota dan pemilik suara lainnya legawa kehendak dan keinginan DPP tersebut. Dengan begitu, diharapkan internal Golkar NTB tetap kondusif dan tidak ada konflik maupun kegaduhan. Sehingga musda bisa cepat terlaksana. DPD Golkar NTB bisa secepatnya fokus dan konsentrasi menghadapi kontestasi pilkada serentak 2020 mendatang. “Lebih baik kita ikuti apa jadi kemauan DPP. Ini semata-semata agar tidak ada konflik dan kegaduhan di internal Golkar NTB,” tandasnya.
Sementara itu, salah satu sumber internal di Golkar NTB menyebutkan, ada beberapa alasan dan pertimbangan membuat DPP Partai Golkar bersikukuh memilih Ahyar Abduh jadi ketua Golkar NTB ketimbang HM Suhaili FT. Kepemimpinan HM Suhaili FT dinilai gagal menakhodai Partai Golkar NTB. Terlihat dari lima kabupaten/kota dimenangkan Golkar di pemilu legislatif 2014 lalu, hanya tersisa dua daerah dimenangkan Golkar yakni Kota Mataram dan Kabupaten Bima. Bahkan, Kabupaten Lombok Tengah dipimpin HM Suhaili FT, parpol beringin itu kalah.
Untuk DPR RI dapil Pulau Sumbawa pun parpol beringin itu gagal meraih kursi. Sehingga praktis, Golkar hanya bisa menempatkan satu kader di Senayan dari dapil NTB. Selain itu, pasangan Jokowi dan KH Ma’ruf Amin diusung Partai Golkar di pemilu presiden kalah telak di NTB. “Itu jadi catatan kurang baik Pak Suhaili di DPP,” ucap sumber tersebut.
Sosok HM Suhaili FT juga dianggap kurang mampu mengamankan dan mengakomodasi kepentingan ketua umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartanto di NTB. Oleh karena itu, Ahyar Abduh dinilai lebih mampu mengakomodir apa jadi kepentingan DPP Partai Golkar di NTB. “Pak Suhaili dianggap kubu Bamsoet,” imbuhnya.
Menanggapi penundaan kembali Musda Golkar NTB tersebut, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid melihat penundaan atau tarik ulur musda dinilai sebagai strategi dan langkah DPP untuk setting dan menskenariokan agar musda Golkar NTB tetap bisa berlangsung aklamasi dengan kandidat direstui dan kehendaki DPP terpilih sebagai Ketua Golkar NTB. “Ini langkah DPP agar situasi tetap kondusif dan para pemilik suara bisa dikendalikan,” papar kandidat doktor ilmu politik UIN Jakarta tersebut.
Di samping perebutan tiket Golkar NTB ini sangat alot, maka dilakukan segala langkah untuk membuatnya lebih mudah dan terkonsolidasi. Siapa direstui dan dikehendaki oleh DPP sebagai calon ketua Golkar NTB, kandidat itu akan lebih punya peluang dan potensial menakhodai Golkar NTB. Oleh karena itu, para pemilik suara dikonfromikan lebih awal terkait aklamasi dukungan kandidat tersebut. “Sehingga musda hanya formalitas untuk aklamasikan ketua Golkar NTB tersebut. Tapi saya kira peluang Ahyar bisa lebih besar, karena Ahyar dikehendaki DPP,” pungkasnya. (yan)
