MATARAM – Rencana pergantian posisi Wakil Ketua DPRD NTB dari Fraksi Partai Gerindra yang sekarang dijabat H Mori Hanafi terus berhembus. Bahkan beredar kabar bahwa SK pergantian tersebut telah ditandatangani DPP Partai Gerindra.
Mori Hanafi yang dikonfirmasi soal kabar pelengseran dirinya sebagai wakil ketua DPRD mengaku tak perlu diperdebatkan. “Masalah ini tidak perlu diperdebatkan, buat apa. Karena saya selaku pimpinan di DPRD dipilih dan ditunjuk oleh DPP (Partai Gerindra). Jadi kalau sewaktu-waktu DPP mau menganti itu suatu hal yang wajar,” kata Mori di ruang kerjanya, Kamis (7/4).
Menurut Mori, posisinya sebagai pimpinan di DPRD NTB adalah mutlak merupakan kewenangan DPP. Sehingga apapun menjadi perintah dan keputusan partai dalam hal ini DPP pertai Gerindra di bawah komando Prabowo Subianto, dirinya akan taat dan patuh sebagai kader pertai. “Saya selaku kader partai terbaik, tentunya taat asas. Tidak ada masalah mau diganti atau tidak,” ujarnya.
Terkait banyak spekulasi yang beredar di ruang publik atas wacana pergantiannya, Mori menyebut tak perlu dikait-kaitkan terlalu jauh. Apalagi menurutnya, pergantian sebagai pimpinan suatu dinamika yang lumrah terjadi. “Ya, nggak usah dijadikan polemik, ditarik ke sana ditarik ke sini. Saya menganggap ini santai, biasa-biasa saja. Tidak perlu ada gejolak dan lain sebagainya karena ini biasa-biasa saja,” tandasnya.
Sebab lagi-lagi dalam penentuan jabatan pimpinan DPRD yang telah diemban 2,5 tahun, sambung Mori, merupakan dominan kewenangan dari DPP Partai Gerindra yang lebih memahami kebutuhan internal organisasi. Sehingga tidak bisa kemudian dikaitkan dengan satu dan lain hal sehingga terjadi spekulasi di tengah masyarakat atas wacana pergantiannya. “Sekali lagi, saya tidak mau menanggapi polemik-polemik itu. Prinsip yang saya anut adalah apapun keputusan DPP, saya selaku kader terbaik akan menaatinya,” katanya.
Ditanya soal apakah ada pemberitahuan dari DPP soal pergantian dirinya, Mori mengaku sejauh ini belum ada secara formal. Meski perberitahuan juga tidak wajib secara aturan. “Secara formal belum ada pemberitahuan, walaupun itu sebenarnya tidak wajib ada pemberitahuan kalau ada aturanmya. Jadi boleh-boleh saja hal itu, karena inikan hanya soal komunikasi,” terangnya.
Mori juga menepis soal anggapan di ruang publik pergantian dirinya sebagai pimpinan di DPRD NTB disinyalir atas ketidakharmonisnya hubungan antara dirinya dengan Ketua Badan Pengawas dan Disiplin DPP Partai Gerindra, H Bambang Kristiono (HBK). “Ada yang mengaitkan dengan persoalan pribadi saya dengan Pak HBK, saya menyatakan bahwa itu tidak benar,” tepisnya.
Bahkan sebaliknya, Mori menilai ada oknum yang memainkan isu tersebut untuk menggulingkan dirinya dari posisi jabatan pimpinan di DPRD NTB dengan memanfaatkan situasi untuk mengadu domba antara dirinya dengan HBK supaya terkesan ada konflik. Padahal hubungan dan komunikasi dengan dengan anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok itu baik-baik saja. “Pak HBK inikan bagaimanapun juga komandan kita, atasan saya, jadi saya tidak ada masalah dengan beliau,” pungkasnya.
Dari informasi yang diserap media ini, nama ketua fraksi Partai Gerindra NTB Nauvar Furqani Farinduan disebut-sebut bakal menggantikan posisi Mori Hanafi dijadi ketua wakil DPRD NTB. (sal)
