SELONG – Pemkab Lombok Timur menggagas program aplikasi Buat Adminsitrasi Kependudukan Secara Online (BAKSO). Hal tersebut ditandai dengan lounching di BPVP Lenek, Rabu (9/8). Acara dihadiri Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dan Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy.” Kita sangat mengapresiasi aplikasi BAKSO yang dikembangkan oleh Pemkab Lombok Timur. Aplikasi seperti ini sangat bagus terutama dalam upaya mengintegrasi berbagai persoalan masyarakat menjadi satu data,” kata kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Lebih lanjut disampaikan, program yang digagas Pemkab Lombok Timur ini sejalan dengan apa yang menjadi harapan BKKBN itu sendiri. Apalagi single identity saat ini menjadi salah satu puncak dari pelayananan yang prima diberikan ke masyarakat.” Dengan adanya aplikasi BAKSO ini maka single identity akan bisa segera tercapai,” tutupnya.
Sementara itu Sekda Lombok Timur HM. Juani Taofik mengatakan pengembangan aplikasi BAKSO generasi II yang digagas Pemkab Lombok Timur ini salah satunya karena melihat dari delapan 8 aksi konvergensi stunting pentingnya manajemen data stunting ada by name by address.” Karenanya salah satu tujuan dibuatnya aplikasi BAKSO tak lain untuk menekan stunting di Lombok Timur. Dalam menjalankan program ini kita tentunya berkolaborasi dengan berbagai OPD terkait salah satunya dengan Dinas Dukcapil. Melalui kerjasama ini kita membuat buat adminduk secara online (BAKSO) sebagai sebuah aplikasi berbasis digital,” terangnya.
Untuk itu pihaknya terus mendorong berbagai elemen masyarakat untuk mensosialisaikan program ini secara lebih luas ke masyarakat. Baik itu melibatkan LSM, mahasiswa, aliansi masyarakat adat, forum mahasiswa, maupun Duta Genre.
“ Dan perlu diketahui juga bahawa aplikasi BAKSO memiliki dua menu andalan, yakni disamping ada sistem yang bisa melayani diri sendiri juga ada sistem yang bisa digunakan untuk melayani orang lain,” ungkapnya.
Berbagai persoalan yang dihadapi saat ini ujarnya juga salah satunya disebabkan karena sulitnya mengakses layanan yang mudah. Terkadang layanan ribet dan tak jarang ada calo membuat masyarakat mulai menurun keinginannya untuk mengurus dokumen kependudukannya. “ Makanya kita juga berkolaborasi antar sektor, seperti dengan DP3AKB hingga semua desa dan kelurahan yang ada di Lombok Timur,” tutupnya.(lie)
