Ancaman Dewan Mempan, Pokir Segera Cair

BINCANG-BINCANG : Pimpinan DPRD NTB dan TAPD berbincang-bincang usai pembahasan masalah pokir di ruang rapat paripurna gedung DPRD, Selasa (3/11). (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK )

MATARAM – Lembaga DPRD NTB telah menebar ancaman kepada eksekutif. Apabila masalah pokok-pokok pikiran (pokir) atau dana aspirasi tidak diselesaikan dengan baik, maka pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 tidak akan dilakukan tepat waktu. 

Ancaman yang dilontarkan dalam rapat paripurna Senin (2/11) itu akhirnya berbuah manis. Eksekutif telah ditundukkan dan mengakomodir keinginan para wakil rakyat.  Pertemuan penting tentang pokir dilakukan secara tertutup, Selasa (3/11). Hanya pimpinan DPRD, pimpinan komisi dan perwakilan fraksi yang boleh mengikuti pertemuan. Anggota DPRD, tidak semuanya bisa mengikuti pertemuan dengan eksekutif di ruang rapat paripurna itu. 

Pantauan Radar Lombok, pertemuan tersebut dijaga oleh satpam. Hadir langsung Sekda NTB HL Gita Ariadi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Usai pertemuan, wajah-wajah membahagiakan terlihat dari para wakil rakyat yang keluar ruangan. “Sudah ada solusi, pertemuan tadi konstruktif,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, H Mori Hanafi kepada Radar Lombok sebelum meninggalkan gedung wakil rakyat, kemarin. 

Ditegaskan, keinginan para wakil rakyat cukup sederhana. Seluruh pokir tahun ini bisa dilaksanakan dengan baik. Mengingat, saat ini sudah mendekati akhir tahun. “Intinya yang diinginkan teman-teman, pokir tahun 2020 bisa segera terlaksana. Mengingat, waktu sudah mendekati akhir tahun,” ucapnya. 

Berdasarkan hasil pertemuan tertutup tersebut, seluruh anggota DPRD sudah bisa bernafas lega. “Diputuskan semua pokir tahun ini akan dilaksanakan tahun ini juga. 100 persen dilaksanakan. Kalau soal pembayarannya, tergantung kondisi keuangan. Kalau uang cukup, ya semua dibayar tahun ini. Kalau kurang, dibayar tahun depan,” terang Mori. 

Menurut mantan calon wakil gubernur NTB ini, sebenarnya masalah pokir timbul karena persoalan teknis semata. Artinya, pokir tersebut belum direalisasikan karena situasi dan kondisi OPD yang banyak kesibukan. Saat ini, seluruh OPD sedang sibuk mempersiapkan dokumen untuk APBD tahun 2021. “Jadi pokir tahun ini bukan tidak bisa dieksekusi, tapi belum bisa. Ya hambatannya karena masalah teknis, karena dinas-dinas sibuk persiapkan APBD 2021. Saat ini kan proses pelaksanaan Pokir di Dinas-dinas bersinggungan dengan perencanaan anggaran 2021,” katanya. 

Selain itu, para wakil rakyat juga menginginkan agar program pokir untuk tahun 2021 bisa lebih luas lagi cakupannya. “Misalnya pemberdayaan terhadap masyarakat kelompok ternak ayam, kambing, sapi. Itu kan belum ada dalam rancangan tahun 2021,” jelas Mori. 

Wakil Ketua TAPD Provinsi NTB, Amry Rahman yang juga Kepala Bappeda menyampaikan hal yang sama. Pertemuan tertutup dan terbatas tersebut telah menghasilkan keputusan sebagai solusi dari polemik pokir. Meski anggaran untuk pokir sudah terkena realokasi akibat pandemi Covid-19, namun eksekutif akan mengakomodir keinginan para wakil rakyat tersebut. “Kita akan tetap kerjakan pokir, diutang lah istilahnya untuk yang tidak ada anggarannya. Intinya dieksekusi semua program pokir, itu keputusan tadi,” terang Amry kepada Radar Lombok. 

APBD tahun 2020 dibahas oleh anggota DPRD periode sebelumnya. Sementara anggota DPRD yang baru, terpaksa harus gigit jari. Mengingat, tidak mendapatkan hak pokir karena sudah diambil oleh dewan sebelumnya. Anggota DPRD yang lama juga banyak yang pokirnya belum terealisasi. 

Untuk mengobati hati para wakil rakyat yang baru itu, pokir diakomodir melalui APBD perubahan tahun 2020. Namun, hingga saat ini banyak pokir belum terealisasi. “Pertemuan tadi bicara program kegiatan tahun 2020 yang diajukan dewan, yang selama ini kita kenal dengan pokir,” ungkapnya. 

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Amry, diperjelas terkait dengan kesanggupan OPD untuk melaksanakan pokir. “Dulu pokir itu direncanakan di APBD murni dan perubahan. Dipertegas apakah bisa dilaksanakan dan dibayar. Jadi ada yang harus dibayar sekarang, ada yang bisa dibayar sebagian 2021 karena anggarannya terkena realokasi. Tapi yang jelas sekarang, program pokir yang di APBD-P kita laksanakan semuanya. Itu kesimpulannya,” tutup Amry Rahman. (zwr) 

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Berita sebelumyaDi-Blacklist ke Rinjani, Fiersa Besari Minta Maaf
Berita berikutnyaMUDA Bakal Wujudkan Digitalisasi Pelayanan Publik