MATARAM — Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB menyesalkan kericuhan yang telah terjadi beberapa kali antara pengemudi transportasi online dengan pengemudi angkutan konvensional di sejumlah kawasan destinasi wisata di Lombok.
Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum mengatakan konflik yang terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, dan Pelabuhan Bangsal, Lombok Utara, murni disebabkan karena adanya miss komunikasi antara kedua belah pihak.
“Tidak setuju kalau teman-teman melakukan persekusi. Saya kira miss komunikasi teman-teman, dan ini adalah ranah hukum. Harus melakukan komunikasi dua arah dengan kami di organinasi induk ini,” kata JK, sapaan akrab Ketua Organda NTB ini, Ahad (1/10).
Keberadaan layanan kendaraan panggilan berbasis aplikasi (transportasi online) belakangan memunculkan polemik besar di industri transportasi. JK menyebut para pengemudi transportasi online ini merasa telah di backup oleh pusat, mengingat induk transportasi online ini berada di Ibu Kota DKI Jakarta.
Sehingga begitu disenggol sedikit oleh angkutan lain, maka para pengemudi transportasi online langsung melapor ke pusat, dan tanpa ada komunikasi lebih dulu dengan pelaku usaha transportasi yang bernaung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB.
“Biar siapa yang melakukan itu, tentu kita tegur lewat organisasinya atau perusahaan yang komplain. Saya sebagai induk organisasi bisa kita panggil, dan saya tidak boleh membiarkan itu terjadi kalau menyangkut citra daerah. Jadi seolah-olah kita tidak baik (pengelolaan) transportasinya, padahal tidak semua,” tutur JK.
Namun JK juga tidak bisa membenarkan tindakan yang dilakukan para pengemudi angkutan konvensional, dengan melakukan persekusi terhadap driver transportasi online. Mestinya hal-hal demikian tidak terjadi di dunia industri transpprtasi di NTB. Pasalnya, selain merugikan pelaku usaha transportasi, juga dapat mencoreng citra pariwisata Lombok yang sudah susah payah dibangun.
“Bukan hal baik, dan tidak menyetujui dengan aksi yang dilakukan. Terutama yang dilakukan oleh para teman-teman driver offline terkait persekusi dan lain sebagainya, tentu organisasi-organisasi kendaraan online harus ada komunikasi dengan para driver offline. Kita meminta agar dapat diselesaikan dengan komunikasi dua arah antara keduanya,” tegas JK.
Pihaknya berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali, dan jangan sampai hanya karena ulah satu orang, membuat Lombok dianggap sebagai daerah tujuan wisata yang tidak aman dan sebagainya.
Seadainya terjadi gesekan antara pengemudi transportasi online dengan angkutan konvensional, maka ada baiknya dibicarakan terlebih dahulu, tanpa ada saling lapor yang melibatkan aparat penegak hukum. “Tetapi online ini (melapor), tentunya dia harus bangun komunikasi dengan Organda sebagai induk organisasi. Karena kan Organda juga harus mencari info, dan mereka bisa mengadu ke kita,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB Jamaludin mengusulkan agar dibentuk satuan tugas (Satgas) transportasi untuk mengatasi kasus persekusi angkutan online di kawasan objek wisata. Hal itu supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. “Perlu dibuatkan Satgas supaya tidak terulang dan terulang lagi. Siapa anggotanya (Satgas), ya pelaku-pelaku industri transportasi itu sendiri, biar bisa saling memgingatkan,” kata Jamal.
Mantan Kepala Dinas Perkim NTB itu juga menyarankan agar penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan baik-baik. Dinas Perhubungan (Dishub) NTB dan Organda ,serta pihak-pihak yang terkait, juga harus duduk bersama, demi menjaga agar kondisi pariwisata di NTB tetap aman, tertib dan damai, sesuai yang terkandung dalam Sapta Pesona. “Seharusnya itu (pertikaian, red) tidak perlu terjadi, apalagi masalahnya kecil sekali. Tapi gara-gara itu, orang lain menjadi rugi, taksi online disitu rugi, dan semua pelaku industri pariwisata di NTB juga merugi,” ucapnya. (rat)
