MATARAM – Rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) pasca bencana gempa bumi yang melanda NTB pada 2018 lalu, dipastikan tuntas pada Desember mendatang.
Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jarwansyah mengatakan, sampai saat ini rehab rekon pasca gampa bumi di NTB belum selesai disebabkan berbagai masalah di masing-masing kabupaten yang berbeda-beda. Namun perkembangan yang ada, perbaikan rahap rekon pascabencana gempa bumi ini sampai 96 persen rumah selesai dikerjakan dari total jumlah rumah rusak, baik rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan sebanyak 226,290 ribu rumah.
“Makanya hari ini kita rapat koordinasi. Meski sebenarnya kita di BNPB juga sudah melakukan berbagai rapat dalam rangka percepatan rahap rekon ini,”ungkapnya seusai rapat koordinasi di Kantor Gubernur NTB, Kamis (6/8/2020).
Pihaknya juga kata Jarwansyah masih menunggu percepatan Instruksi Presiden (Inpres). Inpres tersebut sebagai dasar pihaknya untuk melanjutkan percepatan program-program rahap rekon. Dengan demikian, katanya, Pemerintah Provinsi NTB sendiri sudah menyepakati, bahwa akan ada perpanjangan status maksimal sampai Desember mendatang. Mengingat selama ini di lapangan, kekuatan pengerjaan pelaksanaan rahap rekon dibantu dari unsur TNI Polri, maka pihaknya juga terus mendorong agar keterlibatan TNI Polri dalam menuntaskan penyelesaian rahap rekon hingga tuntas 100 persen. Baik untuk tahap pertama yang masih tersisa, maupun tahap kedua yang menjadi usulan baru yang mencapai sekitar 17 ribu lebih.
“Kita harapkan progres pengerjaan yang tahap pertama dan usulan tahap kedua tentunya bisa diselesaikan, harapannya di bulan Desember. Tentu dengan partisipasi semua stakeholder termasuk TNI Polri.Artinya TNI Polri belum boleh meninggalkan Lombok sebelum ini semua selesai, jadi kerja harus tuntas,”ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han menegaskan bahwa untuk penyelesaian sisa rumah yang belum selesai tentu akan diselesaikan dengan konsep seperti sebelumnya. Dengan melaksanan percepatan sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan selama ini. “Intinya kami TNI akan memaksimalkan dengan segala upaya yang ada di daerah,”ungkapnya.
Ia juga mengatakan, sisa pembangunan di wilayah NTB yang saat ini merupakan sisa-sisa sasaran yang kondisinya berada di puncuk-puncuk bukit, gunung atau tempat yang sulit dijangkau. Makanya pembangunannya agak rumit dibandingkan dengan yang awal-awal posisi yang dibangun masih di pinggir-pinggir jalan dan di kota-kota. “Sekarang tempat-tempat sasarannya yang paling sulit, di puncak-puncak bukit, di kemiringan-kemiringan. Sehingga kita untuk bangun itu kesulitannya apa harus mengangkat logistik lebih sulit. Ini menjadi tantangan kami, makanya pergerakannya agak lambat, selain masalah Covid, posisi yang paling-paling sulit, ini yang manjadi masalah,”sambungnya.
Meski demikian pihaknya tetap tetap semangat bersama anggota, walapun katanya, sempat ada anggota yang terpapar Covid-19 tapi sudah kembali sembuh. “Mudah-mudahan dengan restu semua teman-teman, TNI terus berbuat yang terbaik untuk NTB,”ucapnya.
Sampai saat ini, lanjutnya, tidak ada penambahan personil TNI yang berkerja, masih tetap sama seperti sebelumnya dengan total jumlah anggota TNI sebanyak seribu orang. “Meski fasilitator diminta untuk dikurangi dari BNPB, kalau kita tatap seribu orang anggota,”tutupnya.
Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi dengan adanya rapat koordinasi bersama Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB banyak hal yang dihasilkan dari yang sifatnya belum jelas menjadi tambah jelas. “Banyak hal-hal yang masih sifatnya ambigu (tidak jelas) yang kita tunggu jadi ada kepastiannya. Yang pertama masalah anggaran dari pada kekurangan anggaran yang tadi Rp 87 miliar itu pada bulan ini juga akan dicairkan. Dan honor para fasilitator pada pertengahan Agustus ini akan dicairkan,”tambahanya.
Selain itu juga, terkait dengan perpanjangan status fasilitator tidak berhenti sampai 31 Juli kemarin, tetapi statusnya terus diperpanjangan sampai Desember mendatang. Karena pertama fasilitator akan menuntaskan alokasi pekerjaan rumah pada tahap pertama yang 226,290 ribu, kemudian untuk menuntaskan penyelesaian tambahan tahap kedua yang sedang disusulkan yang 17 ribu tersebut. “Jadi ada dua yang harus dituntaskan, makanya fasilitator ini terus diperpanjang,”katanya.
Meski sebelumnya, dirinya perpandangan akan sampai September, tapi setelah ada penjelasan baik dari Danrem dan BNPB bahwa fasilitator selesai sampai 31 Desember. Sekaligus menyelesai LPJ dan fisik bangunan rumah. “Kita optimis bisa tuntas semuanya, baik fisik dan LPJ nya sampai Desember mendatang,”tutupnya. (Sal).
