Zul-Rohmi Jilid II Dinilai sebagai Keputusan Sangat Realistis

Zul Rohmi
LANJUTKAN : Dr Zulkieflimansyah-Dr Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) resmi menjadi Gubernur-Wakil Gubernur NTB hari ini. (dok)

MATARAM–Pengamat Politik UIN Mataram Ihsan Hamid menilai dukungan ormas NWDI dan PKS NTB untuk Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalillah (Zul-Rohmi) Jilid II dinilai keputusan sangat realistis pada Pilkada NTB 2024.

Pasalnya, jika duet Zul-Rohmi bercerai di Pilkada 2024, belum tentu menguntungkan PKS dan NWDI. Apalagi jika Zul dan Rohmi memilih berpasangan dengan yang lain, belum tentu dengan pasangan lain itu punya potensi menang kuat. Berbeda bila Zul-Rohmi tetap bersama di Pilkada 2024, potensi menang bisa lebih kuat, karena elektabilitas pasangan, dukungan sumber daya pendanaan dan faktor pendukung lainnya akan lebih kuat dan maksimal diperoleh.

Sehingga baik ormas NWDI dan PKS NTB lebih memilih bersikap realistis, dengan Zul-Rohmi dilanjutkan untuk periode kedua. “Potensi menang Zul-Rohmi lebih besar jika tetap bersama,” ungkap mantan Staf Ahli Fraksi Hanura DPR RI tersebut.

Dia mengingatkan, konstelasi politik di Pilkada NTB 2024 akan sangat jauh berbeda bila dibandingkan di Pilkada 2018 lalu. Pasalnya, Pilkada NTB 2024 akan digelar serentak. Selain itu, Pilkada 2024 akan didahului dengan Pileg dan Pilpres 2024. Sehingga besar kemungkinan konstelasi politik di pilkada kabupaten kota akan berpengaruh terhadap konstelasi politik di Pilkada NTB. “Tentu ini juga akan dicermati oleh parpol pengusung,” terangnya.

Ihsan menduga, pernyataan dukungan PKS dan NWDI terhadap Zul-Rohmi jilid II, sebagai upaya testing water untuk mengukur dan menelaah respons publik di NTB. Ia menyakini belum ada kesepakatan di antara NWDI dan PKS untuk menduetkan kadernya kembali di Pilkada NTB 2024. “Kenapa dimunculkan lebih awal, ini upaya mengukur dan mengetahui respons publik,” imbuhnya.

BACA JUGA :  TGB Puji Pemkab Loteng, Sinyal Makin Menguat Duet Suhaili-Rohmi

Dengan lebih awal mengetahui respons publik terhadap wacana Zul-Rohmi jilid II, tentu akan membuat kedua belah pihak menimbang berbagai langkah dan strategi pemenangan. Sehingga memang nanti diputuskan Zul-Rohmi tetap bersama di Pilkada NTB.

Terkait program pemerintahan Zul-Rohmi, Ihsan menilai relatif belum ada capaian yang bisa dibanggakan. Apalagi kepemimpinan Zul-Rohmi diuji gempa dan covid-19, relatif membuat berbagai visi misi dan janji kampanye politik Zul-Rohmi tidak bisa berjalan maksimal.

Begitu juga industrialisasi yang didengungkan Zul-Rohmi nampak belum maksimal dan belum terlihat kontribusinya bagi masyarakat. Karena memang NTB bukan daerah industri tetapi lebih kepada pertanian dan jasa. Namun demikian, Zul-Rohmi sudah meletakkan dasar NTB menuju industrialisasi. “Jika melihat kondisi, sulit untuk berharap di Zul-Rohmi jilid I ini,” terangnya.

Sementara itu, Pengamat UIN Mataram, Agus. M. Si berpandangan NWDI akan sangat berhati-hati dalam memberikan dukungan politik pada Pilkada 2024. Mereka tidak akan berani berspekulasi terlalu dini karena politik 2024 merupkan pertarungan habis-habisan dari kursi parlemen RI, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, hingga gubernur, bupati dan wali kota, termasuk kursi presiden. Besarnya kursi politik yang akan diperebutkan pada 2024 akan menjadikan politik elektoral ini akan sangat dinamis.

BACA JUGA :  Aris Muhammad Ambil Formulir di PKB

Nah karena dinamikanya tinggi memang para desainer politik akan menyusun berberpa formulasi dari sekarang, termasuk formulasi Zul-Rohmi jilid II. “Tapi saya menduga formulasinya tidak satu, pasti ada formulasi lain yang masih disimpan,” urainya.

Pelemparan formula Zul-Rohmi jilid II bisa saja dalam usaha desainer politik, mereka ingin melihat respons publik. Apakah publik memberi sambutan positif atau negatif nanti, akan diuji melalui hasil survei. Jika hasil surveinya tidak efektif meningkatkan elektabilitas, maka desainer politik akan melemparkan fomulasi kedua. “Paketnya siapa? Kita belum tahu,” ungkapnya.

Terkait dengan kinerja Zul-Rohmi di periode pertama, dengan indikator menghadirkan good governance di daerah bagus. Misalnya penghargaan WTP yang menandakan akuntabilitas administrasi keuangan daerah sudah bagus.

Transparansi pemerintahannnya juga bagus, dilihat dari indeks keterbukaan informasi publik yang memperlihatkan kemajuan. Korupsi pemerintahan menurun. Tetapi jika dilihat dari indikator kesejahteraan sosial, masih melambat karena masa Zul-Rohmi ini ada pandemi covid-19 yang sangat berdampak pada pengangguran, pariwisata, perdagangan, pendidikan dan ujungnya adalah angka kemiskinan sulit dibendung. Sehingga untuk kinerja pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial Zul-Rohmi masih harus lebih inovatif dan adaptif dengan situasi covid-19 dalam membuat kebijakan publik. “Kalau tidak inovatif dan adaptif bisa saja berdampak pada resesi (kemunduran) elektoralnya dibanding ketika bertarung di 2018 yang lalu,” pungkasnya. (yan)