Zul-Rohmi Diberi Pelajaran oleh Dominan Parpol di DPRD

Ihsan Hamid (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Pengamat Politik UIN Mataram Ihsan Hamid berpandangan, gagalnya parpol pendukung Zul-Rohmi yakni PKS dan Partai NasDem memperoleh pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD NTB dinilai sebagai bentuk akumulasi perlawanan dan kekesalan dari parpol terhadap eksekutif.

Menurutnya, selama ini pihak eksekutif terlalu dominan dalam penganggaran. Akibatnya, acap kali mengabaikan kehendak dari para anggota DPRD. Ia mencontohkan, bagaimana persoalan isu pokir dan direktif Gubernur, yang muncul beberapa waktu lalu. Persoalan itu membuat memanasnya hubungan antara legislatif dan eksekutif.

Kemudian, bagaimana persoalan pemprov masih berutang terhadap pihak ketiga terkait pembiayaan proyek-proyek yang berasal dari pokir DPRD pada APBD sebelumnya. Itu jadi persoalan tersendiri yang dihadapi para anggota dewan. “Dewan ingin memberikan pelajaran kepada eksekutif (Zul-Rohmi), bahwa DPRD tidak bisa diabaikan begitu saja,” terang pengajar UIN Mataram tersebut.

Ia juga menilai, ditinggalkannya PKS-NasDem yang notabene parpol pendukung Zul-Rohmi sebagai bentuk gagalnya Zul-Rohmi dalam membangun komunikasi politik dengan kekuatan parpol di DPRD NTB. Sehingga praktis, parpol pendukung tidak memperoleh apapun di pimpinan AKD.

BACA JUGA :  1202 Pelamar CPNS Pemprov NTB Gugur, 26 Formasi Kosong

Atas kondisi itu, ia melihat eksekutif dan PKS-NasDem, perlu melakukan evaluasi terhadap pendekatan dan pola komunikasi politik di parlemen.

Dengan komposisi AKD, yang tidak ada menempatkan parpol pendukung eksekutif, maka kemungkinan besar kekuatan parpol di luar PKS-NasDem, akan terus bermanuver untuk mempersulit eksekutif dalam melaksanakan program kerjanya ke depan. “Bisa dikatakan kekuatan parpol pendukung Zul-Rohmi sudah dilumpuhkan oleh kekuatan politik di luar mereka,” urainya.

Selain itu, ia juga menganalisa, bahwa apa yang terjadi saat ini di DPRD NTB sebagai bentuk gambaran awal menuju Pilkada NTB 2024. Artinya, jika duet Zul-Rohmi berlanjut, maka sangat besar kemungkinan, kekuatan politik parpol di luar itu akan bergabung menjadi lawan bagi petahana. “Ada upaya menjadikan Zul-Rohmi sebagai musuh bersama,” tandasnya.

BACA JUGA :  Hari Raya Nyepi, Pelabuhan Lembar Ditutup Sementara

Sementara itu, Pengamat Politik UIN lainnya, Agus, M. Si menilai, apa yang terjadi di DPRD NTB sebagai bentuk dari check and balancing antara eksekutif dan legislatif dalam rangka memperkuat peran DPRD NTB dalam pengawasan terhadap eksekutif. “Ini bagian dari perkembangan demokrasi di NTB,” ujar mantan Anggota KPU NTB tersebut.

Ia berharap, dengan tidak ada partai pemerintah di struktur AKD, maka peran DPRD NTB dalam melaksanakan fungsi-fungsi legislatif semakin baik. Artinya, DPRD tidak hanya menjadi stempel kebijakan yang dibuat eksekutif. Tetapi DPRD NTB bisa memainkan peran secara maksimal dalam melaksanakan pengawasan kebijakan publik di daerah. “Ini positiif bagi kemajuan proses demokrasi di NTB,” tandasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Unram Dr Saipul Hamdi mengatakan, eksekutif kurang memperoleh kepercayaan dari kekuatan politik di luar PKS-NasDem di parlemen. Akibatnya, parpol pendukung eksekutif gagal membangun komunikasi untuk memperoleh pimpinan AKD. (yan)