Sekretaris DPD Gerindra NTB ini juga yakin, semua tim pemenangan paslon atau partai politik belum ada yang mengantongi 100 persen data C1. Hal seperti ini sudah biasa terjadi di NTB. Setelah beberapa hari, barulah semua C1 bisa terkumpul dan dihitung.
Terkait dengan adanya hasil perhitungan cepat dan real count berdasarkan data C1 KWK KPU, Ali mengaku ada perbedaan dengan data tim Ahyar-Mori. Misalnya saja di salah satu TPS, suara Ahyar-Mori 140 tapi KPU menganggap 14. Beberapa data juga berbeda di kabupaten/kota. Misalnya saja di Lombok Tengah, suara Ahyar-Mori mencapai 11 persen berdasarkan data C1 tim. Namun data KPU justru berbeda. Begitu juga di Lombok Timur, Ahyar-Mori meraih suara 10 persen dari target 15 persen. “Di Kota Mataram kita raih 59,04 persen. Itu sudah 100 persen data kita hitung, tapi beda dengan quick count LSI maupun real count KPU,” tukasnya.
Karena itu, pihaknya meminta agar tidak ada yang mengklaim diri sebagai pemenang. Sikap paling bijak adalah menunggu hasil perhitungan manual KPU. Selain itu, faktor perolehan suara Ahyar-Mori yang tidak sesuai target. “Kami cari kenapa suara kami tergerus. Ternyata, di basis-basis kami ada money politik,” ungkapnya.
Hal itulah yang menurutnya harus dijadikan perhatian. Ada pihak-pihak yang menghalalkan berbagai cara untuk meraih suara. “Banyak temuan kami, dan akan kami bawa ke MK jika Ahyar-Mori kalah nanti,” ancamnya.
Bukan hanya money politik saja, beberapa paslon juga menggerakkan birokrasi secara masif untuk meraup suara. “Semua kecurangan telah kami kantongi. Saat ini juga terus kami lengkapi dan kumpulkan pelanggaran yang terjadi. Itu akan kami jadikan bahan gugatan,” tandasnya.
