Zaenuddin Bantah Melakukan TPPU Hasil Penipuan Terhadap Investor

Zaenuddin didampingi penasihat hukumnya (ist)

MATARAM– Zaenuddin, makelar tanah yang menjadi tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil penipuan investor angkat bicara atas kasus yang membelitnya.

Melalui penasihat hukumnya Zihan Febriza, membantah bahwa kliennya melakukan perbuatan TPPU. Menurut Zihan, aset pribadi berupa sertifikat lahan, rumah dan juga kendaraan roda empat milik kliennya yang disita dalam kasus pencucian uang diyakini bukan merupakan hasil penipuan. “Karena aset pribadi milik klien kami yang disita penyidik itu tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan jual beli lahan dengan pelapor,” kata Zihan didampingi rekan penasihat hukum lainnya, Zaenul Bakri.

Menurutnya, uang pelapor Andry Setiadi Karyadi untuk pembelian sejumlah bidang lahan yang tersebar di Pulau Lombok itu sudah melalui perjanjian kesepakatan yang sah di tahun 2014. “Bahkan ada sekitar 15 SHM (sertifikat hak milik) sudah mengatasnamakan pelapor, itu sudah diberikan oleh klien kami,” ujarnya.

Begitu juga dengan alas hak dari lahan seluas 4 hektare di wilayah Pandanan, Kabupaten Lombok Barat, yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan Zaenudin terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan dan menghukum kliennya dengan pidana penjara selama 3 tahun.
Dalam putusannya di tahun 2016 itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa perbuatan Zaenudin telah mengakibatkan pelapor mengalami kerugian Rp10 miliar sesuai harga lahan di Pandanan. Selain pidana umum, Zaenudin juga diminta untuk membayar kerugian Rp16,295 miliar kepada pelapor sesuai dengan putusan perdata pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 31/Pdt.G/2020/PN.Mtr.
“Dua putusan ini yang kemudian menjadi dasar pelapor melanjutkannya ke tindak pidana pencucian uang,” ujarnya.

Terkait dengan putusan pidana umumnya, Zihan menyayangkan langkah penyidik kepolisian pada Ditreskrimum Polda NTB yang tidak mengungkap keabsahan dari alas hak lahan di Pandanan yang kini dikuasai PT Graha Wita Santika (GWS) berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Menurut hasil penelusuran fakta di lapangan, alas hak dengan nomor 40 itu, kata dia, diterbitkan berdasarkan pipil nomor 4409 pada tahun 1979.
“Setelah kita cek, faktanya pipil nomor 4409 itu palsu dan tidak ada asal-usulnya,” ujarnya.

Sedangkan untuk alas hak atas kepemilikan lahan yang aslinya, lanjut dia, masih dipegang oleh tersangka dan pernah dihadirkan ke hadapan penyidik. Namun demikian, alas hak berupa pipil tahun 1961 itu tidak juga diungkap di persidangan.

Bahkan, bukti kepemilikan tersebut yang menjadi dasar tersangka menjualnya kepada pelapor yang dikatakan Zihan, hanya berperan sebagai nominee (pinjam nama) dari penyandang dana asal Amerika bernama Steven. “Jadi lahan di Pandanan itu bagian dari konversi sejumlah bidang lahan dalam perjanjiannya dengan pelapor,” kata Zihan.

Pembelian bidang lahan oleh pelapor bernama Andry Setiadi Karyadi dikatakan Zihan muncul sejak tahun 2011. Ada sebanyak 20 lebih bidang lahan yang ingin dibeli oleh pelapor. Kalau dihargakan, kata dia, nilainya mencapai Rp50 miliar. “Pada tahun 2011 itu pelapor mulai membayar, tapi bayar sebagian, nilainya Rp 18 miliar dari total Rp 50 miliar. Sisanya dijanjikan setelah semua sertifikat diserahkan,” ucapnya.

Kemudian ada terjadi konversi beberapa bidang lahan di tahun 2012. Salah satunya masuk lahan Pandanan yang diinginkan oleh pelapor. “Sampai akhirnya mereka sepakat membuat sebuah perjanjian jual beli yang terjadi pada Maret 2014,” ujarnya.

Dari fakta temuan di lapangan ini, tim penasihat hukum Zaenudin kini sedang mengambil upaya hukum perdata di Pengadilan Negeri Mataram.
Penasihat hukum Zaenudin menggugat perdata untuk persoalan alas hak di lahan Pandanan yang kini dikuasai PT GWS.
Dengan keyakinan menang dalam gugatan perdata, tim penasihat hukum Zaenudin selanjutnya akan menjadikan putusan tersebut sebagai novum (bukti baru) Peninjauan Kembali (PK) untuk putusan tindak pidana penipuan pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 5/Pid.B/2019/PN.Mtr.
“Jadi sekarang kami ikuti prosedur penanganan yang sedang berjalan. Tapi kita tetap meyakini bahwa klien kami, Zaenudin ini adalah korban. Yang jelas, upaya hukum ini tidak akan berhenti di sini sampai hukum yang berkeadilan sempurna sudah ditegakkan,” kata Zihan.

Sementara itu Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Ekawana Dwi Putera menanggapi santai hal itu. “Kita lihat nanti di persidangan,”ujarnya.
Saat ini berkas tersangka sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.
Pihaknya pun tinggal melimpahkan tersangka bersama barang bukti (tahap dua) ke JPU Kejati NTB. “Untuk tahap duanya sudah kita agendakan dalam waktu dekat ini,”ujarnya.

Kasus yang menjerat Zaenudin berawal dari laporan Andre Setiadi Karyadi investor asal Kediri, Jawa Timur.
Awal mulanya kasus ini ketika tersangka Zaenudin menawarkan investasi kepada korban berupa lahan di Pandanan dan Meang, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan di kawasan Pantai Surga, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Total luasnya 8 hektare dengan nilai mencapai Rp 18 miliar.
Setelah korban tertarik, ia kemudian langsung mengirimkan uangnya kepada tersangka.
Namun begitu uang dikirimkan ternyata tersangka Zaenudin tidak kunjung membelikan lahan tersebut untuk korban. 

Merasa tertipu, korban pun akhirnya melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polda NTB.
Setelah diusut tersangka Zaenudi. pun kemudian ditangkap dan diproses hukum atas kasus penipuan.
Di pengadilan ia pun terbukti melakukan penipuan dan divonis 3 tahun penjara.
Masa hukuman tersebut pun telah dijalani dan tersangka Zaenudin pun kini telah bebas dari penjara.
Namun kini ia kembali diproses hukum dalam kasus TPPU. Pasalnya penelusuran polisi, terungkap bahwa uang itu digunakan untuk membeli tanah di sejumlah kawasan wisata di Pulau Lombok. Aset tersebut mengatasnamakan istri dari tersangka yaitu tersangka RO.
Dalam kasus ini tersangka dijerat Pasal 3 Juncto Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (der)

Komentar Anda