MATARAM – Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB Dr H Muhammad Saleh mengingatkan kepada para pelaku usaha untuk tidak menghambat proses pendistribusian barang dengan cara menimbun minyak goreng. Untuk itu Satgas dan Disdag diminta lebih ketat untuk melakukan pengawasan, mulai dari tingkat distributor hingga konsumen.
“Perlu dilakukan pengawasan yang lebih dalam dan luas, sehingga Disdag tahu apa penyebab minyak goreng langka di masyarakat untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya” kata Muhammad Saleh kepada Radar Lombok.
Menurut Saleh, persoalan kelangkaan minyak goreng bukan lagi masalah sulitnya menemukan harga murah, akan tetapi sudah pada level kelangkaan komoditas minyak goreng, bahkan minyak goreng sudah menghilang di pasaran, baik di pasar tradisional maupun di sejumlah ritel modern. Padahal, jika dilihat dari sisi produsen sudah memproduksi minyak goreng dalam jumlah yang banyak.
Terkait dengan kelangkaan minyak yang disebakan adanya punic buying oleh masyarakat, Saleh menilai itu tidak berlebihan, lantaran minimnya informasi yang diterima masyarakat tentang ketersediaan minyak goreng di NTB. Untuk itu, kata Saleh pentingnya pemerintah melakukan koordinasi dengan semua lembaga yang terkait tentang stok minyak goreng yang masuk ke NTB, sehingga informasi tersebut dapat disosialisasikan pada masyarakat. Selain itu juga untuk lebih sering dilakukan operasi pasar ke pasar-pasar tradisional dan juga ritel modern.
“Panic buying itu, karena masyarakat akan berpikir stok minyak goreng akan selalu habis. Untuk itu mereka akan ramai-ramai borong minyak goreng,” ucapnya.
Apalagi jelang puasa Ramadhan yang sebentar lagi, tentu masyarakat tidak ingin stok minyak goreng di dapurnya kosong. Untuk itu, Ia meminta Pemerintah harus menjamin ketersediaan minyak goreng agar tidak habis. Jangan sampai dengan langkanya minyak goreng, masyarakat akan beralih memanfaatkan kelapa sebagai bahan dasar pembuatan minyak goreng.
“Dengan begitu harga kelapa juga akan menyusul naik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Faturrahman menegaskan sudah melakukan operasi pasar di seluruh wilayah NTB dan belum menemukan adanya penimbunan minyak goreng. Kendati demikian, diakuinya Disdag NTB telah mengimbau kepada seluruh distributor dan pedagang terkait penyaluran minyak goreng segera dilakukan.
“Kami sedang usahakan agar masing masing distributor segera menghubungi produsen atau pabriknya, untuk kemudian dilakukan PO (purchase order),” kata Faturahman.
Faturrahman mengatakan saat ini Pemerintah tengah bekerja sama dengan PT.Rajawali Nusindo Grup terkait dengan distribusi minyak goreng dalam kemasan di NTB. Dan saat ini masih proses pengiriman minyak goreng masuk ke NTB. Diharapkan pekan kedua bulan Maret ini minyak goreng sudah sampai di NTB.
“sekarang tengah mengkonfirmasi stok minyak ke pusat, sehingga sudah ada pergerakan minyak goreng ke NTB dengan penunjukan beberapa distributor,” katanya.
Ia menyebut kebutuhan minyak goreng NTB perbulan sudah diajukan ke Pemerintah Pusat sebanyak 1,5 juta sampai 2 juta liter. Namun belakangan ini yang bisa dipasok Pemerintah Pusat hanya sekitar 1 hingga dua kontainer atau 36.000 liter minyak goreng dan jangka waktu pengirimannya belum bisa dipastikan. (cr-rat)
