MATARAM–Tudingan Ketua PHRI NTB, Ni Ketut Wolini, seperti dilansir dari salah satu media online, bahwa pertemuan antara pihak manajemen perhotelan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, serta Organda NTB, adalah untuk menggagalkan sejumlah program pariwisata jelang pelaksanaan event World Superbike (WSBK) 19-21 November 2021 mendatang, ditolak tegas Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum (JK).
“Niat kami, Dishub dan Organda menggelar pertemuan dengan pihak manajemen perhotelan, justru untuk koordinasi terkait transportasi pada saat pelaksanaan WSBK nanti. Kita ingin mensukseskan WSBK, dengan mengetahui berapa banyak transportasi yang dibutuhkan untuk melayani para tamu hotel yang akan menonton event WSBK,” kata JK, Selasa (26/10).
Apalagi sudah ada ketentuan, untuk transportasi yang melayani WSBK nanti harus terdaftar di Organda, dengan semua kendaraan akan di labeling.
“Kalau aturan ini tidak kita sosialisasikan secepatnya ke perhotelan. Kemudian pada saat pelaksanaan WSBK, tamu hotel yang memegang tiket akhirnya terkendala transportasi ke lokasi WSBK, gimana, kan salah juga nanti,” tandas JK.
Sebagai tuan rumah yang baik, pihaknya mewakili organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelayanan transportasi di WSBK nanti, sudah seharusnya menyiapkan sebaik-baiknya. Tentu termasuk kebutuhan transportasi bagi para tamu hotel yang hendak menonton ajang balap motor tingkat dunia di Pertamina Mandalika International Street Circuit nanti.
“Ajang WSBK tinggal 24 hari lagi. Ayo lah, masing-masing organisasi pendukung seperti PHRI, Travel, Astindo, Organda dan lainnya, jangan ada saling curiga-mencurigai. Mari kita koordinasi dengan baik, untuk kesuksesan WSBK nanti. Ayo kita kerja, kerja, kerja,” tegas JK.
Tujuan Organda NTB melalui Dishub NTB mengundang pihak manajemen perhotelan, tidak lebih untuk koordinasi, guna mengetahui seberapa banyak kebutuhan hotel untuk transportasi para tamunya nanti.
Kalaupun kemudian pihak hotel telah menyediakan transportasi sendiri bagi para tamunya yang hendak menonton WSBK, juga tidak masalah bagi Organda.
Tetapi yang perlu diketahui, seluruh transportasi WSBK harus dilabeling, dan itu harus terdaftar di Organda.
“Kalau kendaraan tidak dilabeling, ya jangan salahkan kalau kendaraannya nanti disetop, dan tidak diperbolehkan masuk ke lokasi WSBK. Kan aturan ini juga butuh koordinasi. Jadi pertemuan kami itu juga sangat penting bagi pihak perhotelan,” jelas JK.
Sehingga kalau kemudian pihak Organda, dalam hal ini Dishub NTB dikatakan memiliki itikad buruk hendak menggagalkan WSBK, maka pihak PHRI jelas salah alamat.
“Niat atau itikad Organda NTB dan Dishub NTB juga untuk mensukseskan WSBK, melalui bidang kami tentunya, transportasi,” ulas JK.
“Dan yang perlu diketahui, pada pertemuan kemarin, pihak manajemen perhotelan yang hadir sekitar 20-an orang, juga merasa bersyukur dan berterima kasih, karena akan terbantu dalam hal ketersediaan transportasi untuk para tamunya,” pungkas JK. (gt)
