TANJUNG–Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) memediasi pelaku usaha kapal cepat rute Bali-Gili dengan Koperasi Karya Bahari (KKB), di aula kantor bupati setempat, Senin (20/6).
Diketahui, pada Minggu (19/6), ada laporan dugaan pengadangan oleh anggota KKB terhadap kapal cepat, meminta agar mereka menurunkan penumpang di Pelabuhan Bangsal, lalu dari Pelabuhan Bangsal rencananya diangkut dengan perahu KKB ke Gili.
Dalam kesempatan itu, Ketua KKB Sabarudin menegaskan, sejak awal, KKB tidak pernah meminta kerja sama dengan kapal cepat, namun muncul kesepakatan kompensasi dari kapal cepat ke KKB senilai Rp 20 ribu per penumpang, jika bongkar muat di Gili. Kesepakatan itu dibuat dan sudah terjadi sejak 2013 dengan pengesahan akta notaris.
Maka dari itu, jika sekarang kapal cepat tidak mau membayar kompensasi, maka KKB dengan tegas meminta supaya pengusaha tidak mengambil penumpang di Gili secara langsung.
“Silakan ambil di Bangsal, nanti kami yang akan antarkan. Karena ini dari dulu tahun 1992 adalah usaha kami, kita tidak memaksa mau terus lanjut (kerja sama) atau tidak,” ungkapnya.
Pihaknya menganalogikan kerja sama antara KKB dengan pengusaha kapal cepat ini sebagai dua orang yang pernah menikah. Di sana ada perjanjian dan kesepakatan yang dirancang secara bersama, kendati jika saat ini harus pisah ranjang lantaran kesepakatan itu terhenti sejak covid-19 melanda pada tahun 2020, KKB berharap supaya kedua belah pihak ini bisa bercerai dengan baik-baik. Artinya, KKB berharap agar kapal cepat bongkar muat di Pelabuhan Bangsal sehingga nanti koperasi yang akan mengangkut wisatawan ke tiga pulau.
“Dasar kita dulu bekerja sama adalah AD/ART koperasi karena ini antara pihak swasta dengan swasta. Tapi kalau sekarang tidak lagi kerja sama, kami minta supaya bongkar muat di Bangsal,” pintanya.
Sementara itu, Admin Operasional Kapal Cepat Ostina Zulfikar mengatakan, pada prinsipnya pihaknya tidak masalah mau bongkar muat di tiga gili apalagi di Bangsal. Hanya saja, pemda harus menjamin supaya wisatawan atau tamu yang mereka bawa dari Bali ke KLU secara umum ini merasa aman dan nyaman.
Namun untuk saat ini, pihaknya berharap agar diberikan kesempatan melakukan bongkar muat penumpang di tiga Gili meski hanya dua minggu saja. Ke depan, pihaknya meminta supaya pemda menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut tamu di Bangsal.
“Saat ini masih kami diberi rutenya dari Bali ke tiga Gili bongkar muat di sana, lalu ke Bangsal baru menuju Bali. Kalau kami tidak masalah, kami mengedepankan keamanan dan kenyamanan penumpang. Kita tahu di Bangsal ada porter dan sebagainya itu harus diatur oleh pemda supaya kita sama-sama nyaman,” pungkasnya.
Sementara itu, Wabup KLU Danny Karter Febrianto Ridawan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pertemuan akhirnya kedua belah pihak sepakat supaya kapal cepat nantinya akan melakukan bongkar muat di Pelabuhan Bangsal. Kendati demikian, tidak bisa ujug-ujug hal ini diterapkan sehingga diberikan waktu selama dua minggu agar pengusaha kapal cepat memberikan sosialisasi kepada para tamu yang mereka bawa.
Di sisi lain, dalam jangka waktu dua minggu itu pemda akan menyiapkan regulasi yang tepat sehingga baik kedua belah pihak, pun pemerintah tidak dirugikan atas kesepakatan yang akan dilaksanakan ke depan.
“Dalam beberapa hari ke depan kita akan buat regulasi, kesepakatan tidak hanya mengatur kedua belah pihak tapi ini diharapkan akan memicu bagaimana penataan di tiga Gili dan Pelabuhan Bangsal,” jelasnya.
Sistem one gate ke Pelabuhan Bangsal juga akan diterapkan. Di samping pihaknya juga menimbang dari aspek keamanan dan lain sebagainya. Pasalnya, dengan sistem one gate nanti, semua tamu yang datang dari Bali wajib menunjukkan identitas.
Intinya, Pelabuhan Bangsal akan dibentuk pola sebagaimana Bandara pada umumnya dengan sistem X-Ray untuk mengantisipasi kejahatan dan meningkatkan keamanan di pulau maupun di daratan KLU.
“Tentu kita harus siapkan semuanya di Bangsal, bagaimana pertimbangan keamanan supaya ini jadi one gate. Ya kita kerja keras nanti, kalau di Bangsal semua saya rasa bisa merasakan dan ekonomi jalan,” tandasnya.
Sementara itu, Kapolres KLU AKBP Wayan Sudarmanta menyarankan agar sebaiknya kapal cepat nantinya melakukan bongkar muat di Pelabuhan Bangsal. Kebijakan ini mempertimbangkan aspek keamanan. Ia berdalih bahwa jika bongkar muat dilakukan di Gili, pengawasannya kurang optimal.
Perwira melati dua ini mengungkapkan, bahwa pengalamannya bertugas di Bali, banyak pelaku kejahatan baik itu skimming, penipuan dan lainnya dari luar negeri kabur ke Bali. Nah begitu dikejar di Bali, mereka biasanya lari ke tiga Gili. “Kenapa mereka ke Gili. Sebab mereka dari Padangbai langsung bisa turun ke Gili. Ini kan dari segi keamanan kita tidak bisa kontrol,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bangsal, Heri Supriadi mengaku tidak masalah jika memang bongkar muat dilakukan di Pelabuhan Bangsal.
Dikatakan, UPP awalnya tidak setuju rencana tersebut. Pasalnya pemerintah sudah menggelontorkan dana puluhan miliar untuk membangun dermaga di tiga Gili, tidak lain tujuannya yaitu untuk mempermudah akses wisatawan.
Namun mengingat banyak yang sepakat bongkar muat dilakukan di Pelabuhan Bangsal, pihaknya pun menghormati kesepakatan tersebut. “Mengingat faktor keamanan seperti yang disebutkan tadi maka bisa saja diatur. Tidak masalah (bongkar muat di Pelabuhan Bangsal),” ujarnya. (der)
