Wisata Helikopter dan Glamping Ancam Rusak Rinjani

Wisata Helikopter dan Glamping
INVESTASI : Keindahan gunung Rinjani ingin dijadikan ladang bisnis oleh para investor.(AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Berbagai pihak menolak rencana investasi di gunung Rinjani. Namun para investor terus mencari celah untuk bisa mengeruk keuntungan dari gunung yang dikeramatkan masyarakat Lombok itu.

Rencana PT Indonesia Lombok Resort (ILR) yang akan membangun kereta gantung ke Rinjani masih ditolak masyarakat. Kini, investor lainnya, PT Airbus Helicopters Indonesia (AHI) ingin membuka wisata helikopter bagi wisatawan untuk menikmati gunung RinjaniPT Rinjani Glamping Indonesia (RGI) juga kembali menggebu ingin membuka bisnis di Rinjani. PT RGI akan membangun glamping (fasilitas penginapan) bagi pendaki Rinjani. Izin prinsip juga telah dikantongi untuk investasi tersebut. “Saya dan kawan-kawan pelaku wisata baik itu Tour operator, Guide dan porter tetap menolak modernisasi Gunung Rinjani,” tegas Ketua Asosiasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Lombok Timur, Royal Sembahulun kepada Radar Lombok, Rabu (26/2).

Saat ini, berbagai elemen para pecinta alam, aktivis lingkungan, tokoh adat dalam Aliansi Rinjani Memanggil, juga menolak para investor tersebut. Royal meminta kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam memberikan izin. Pihaknya melakukan penolakan bukan berarti anti terhadap modernisasi atau kemajuan. Namun menurut Royal, tidak semua modernisasi harus diterima dan diterapkan di NTB. “Ketika tidak sesuai dgan kearifan lokal dan merugikan masyarakat yang ada di sekitar gunung Rinjani, maka wajib hukumnya kita tolak,” ucap Royal.

Adanya rencana PT AHI yang akan membangun wisata helikopter, bagi Royal sangat tidak baik. Selain itu juga keberadaannya tidak dibutuhkan. “Kecuali hanya untuk kepentingan evakuasi. Selain tidak akan membuat orang nyaman dengan suaranya yang bising, tiupan anginnya kencang ketika landing,” ujarnya.

Adanya wisata helikopter, hanya akan mendatangkan keuntungan bagi wisatawan semata dan investor. “Ini tidak memberikan dampak apapun terhadap perekonomian masyarakat sekitar Rinjani. Bukankah pariwisata digalakkan untuk mensejahterakan masyarakat?,” sindirnya.

Diakui, negara mendapatkan pemasukan dari PNBP. Namun semua itu tidak sebanding dengan dampak yang akan ditimbulkan. “Siapapun berhak mengajukan izin. Kemudian kami juga berhak untuk menolak, dan pemerintah sekali lagi harus bijak melihat sebuah masalah,” pinta Royal.

Gunung Rinjani, lanjutnya, tidak membutuhkan wisata helikopter. Begitu pula dengan fasilitas modern lainnya yang ingin dibangun di Rinjani. Investor tidak boleh dibiarkan semaunya hanya karena memiliki uang.

Kepada pemerintah daerah, Royal mendesak agar tidak tinggal diam. Apalagi memberikan dukungan dengan alasan ramah investasi. “Pemda harus melindungi kepentingan rakyatnya, dengan tidak mengeluarkan dukungan perizinan untuk perusahaan yang kiranya bertolak belakang dengan kepentingan masayarakat di lingkar Rinjani,” tutup Royal.

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, Murdani juga menolak keras investasi di gunung Rinjani. Wisata helikopter dan penginapan di Rinjani sama dengan kereta gantung yang akan lebih banyak memberikan dampak negatif. Rinjani tidak butuh investasi apapun untuk menarik wisatawan. Hal itu sudah terbukti selama ini. “Sikap kita jelas menolak. Rinjani adalah kawasan penyangga kehidupan masyarakat Lombok. Rinjani tidak butuh investasi, tapi butuh pemulihan kawasan,” ucapnya.

Kondisi gunung Rinjani semakin hari semakin tergerus. Pemulihan harus dilakukan agar layanan terhadap keberlangsungan masyarakat Lombok dapat terus diberikan. Seluruh bentuk investasi dengan dalih apapun hanya akan menguntungkan investor. Sebaliknya, menimbulkan daya rusak bagi kawasan Rinjani itu sendiri. “Rusaknya Rinjani adalah tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah sebagai pemengang mandat konstitusi,” katanya.

Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memastikan keberlangsungan alam dan kesejahteraan rakyat. Bukan justru sebaliknya melakukan pengkhianatan. “Bukan malah menyerahkan ke investor. Menopang keberlangsungan kehidupan masyarakat Lombok, jauh lebih penting daripada sekedar menjual keindahan Rinjani,” tegasnya.

Kepada Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) selaku pemimpin di NTB, Murdani mengingatkan bahwa gunung Rinjani adalah ibu  bagi masyarakat Lombok. Menjaga kehormatannya dari upaya pihak lain untuk merusaknya adalah  kewajiban semua pihak. “Jadi, WALHI NTB sebagai organisasi lingkungan hidup di Indonesia menolak semua bentuk investasi di Rinjani,” ucap Murdani.

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Dedi Asriady mengatakan, tidak ada aturan yang dilanggar oleh investor jika ingin berinvestasi di kawasan TNGR. Hal itu dibenarkan jika lokasinya berada di luar zona inti. Rencana PT GRI yang akan membangun fasilitas penginapan dan PT AHI membuka wisata helikopter, saat ini baru melakukan sosialisasi. “Secara aturan, itu dimungkinkan. Sekarang masih proses sosialisasi perencanaan,” terangnya.

Investasi tersebut, tegasnya, tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Hayati dan Ekosistemnya. Tidak pula bertentangan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. “Mereka akan bangun glamping (fasilitas penginapan, red) di zona pemanfaatan. Jadi diperbolehkan,” ucapnya.

Menurut Dedi, usaha glamping sudah ada di seluruh Indonesia. Untuk di gunung Rinjani, investor telah mendapatkan pertimbangan teknis (Pertek) dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada tahun 2017 lalu. Pertek dari Kepala TNGR tahun 2017 juga sudah dikantongi. PT GRI juga harus membuat Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam (RPPA). Kemudian menyusun tata batas dan lain-lain. “Itu dikaji nanti dan dilakukan konsultasi publik. Jadi masih lama. Semua punya ruang untuk berikan pendapat. Kedepan setelah ada study, akan kita konsultasikan kembali untuk dapatkan input dari masyarakat,” kata Dedi.

Sementara untuk rencana wisata helikopter, aturannya lebih panjang lagi. Mengingat, harus ada pembahasan zona penerbangan dengan Kementerian Perhubungan. Sejauh ini, pihak investor juga masih melakukan sosialisasi saja. Untuk landing zone belum ditentukan. Mengingat, surat permohonan izin juga belum masuk ke Kementerian. “Yang paling penting, bagaimana usaha di TNGR itu dipastikan secara ekonomi tidak memberikan dampak negatif terhadap usaha yang sudah ada, tidak mematikan usaha yang sudah ada,” tegas Dedi.

Investasi wisata helikopter maupun penginapan, harus bisa menggairahkan pasar baru. “Kemudian dari sisi ekologi, usaha-usaha tersebut minimum dampak kerusakannya. Tidak terjadi kerusakan secara massif, sampah bisa diminamalisir,” katanya.

Hal yang tidak kalah pentingnya, sisi sosial dari rencana investasi tersebut. Jangan sampai masyarakat tidak memberikan dukungan. “Aktivitas wisata apapun, harus bisa bersinergi dengan keberadaan masyarakat. Terakhir ada wacana kehadiran wisatawan mancanegara tidak sesuai dengan budaya kita. Itu saya pikir harus dihitung,” tutup Dedi Asriady. (zwr)