MATARAM – Perkembangan pariwisata NTB terus menjadi sorotan banyak pihak.
Setelah persoalan sarana dan prasarana pendukung yang tidak memadai, kini pariwisata NTB dinilai telah kehilangan arah dan sedang terombang-ambing kepentingan pasar. Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD NTB Nurdin Ranggabarani menegaskan, wisata halal yang sudah lama didengungkan namun sebenarnya keropos dan tanpa konsep yang jelas. Semangat Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi yang ingin memajukan wisata halal tidak bisa diterjemahkan dengan baik oleh jajarannya.
Nurdin mencontohkan, sampai saat ini masyarakat tidak mengetahui apa itu wisata halal dan tidak mengetahui juga dimana destinasi wisata halal. Pasalnya, antara destnasi wisata konvensional dan wisata halal masih juga terlihat sama. “Coba kamu tanya orangtuamu di rumah, tahu tidak dia wisata halal. Atau tanya Kadus dan Kaling, kalau mereka mau berwisata halal harus kemana?. Tidak ada yang tahu itu, karena memang tidak jelas,” terangnya.
Obyek wisata Senggigi misalnya, belum mencerminkan destinasi wisata halal. Begitu juga di Gili Terawangan dan destiansi wisata lainnya. “Lalu dimana wisata halal itu, kalau memang ada konsep yang berbeda, konsep mana yang dimaksud ? Makanannya halal ? Masyarakat kita kalau muslim ya kan memang menyediakan makanan halal,” ujarnya.
Apabila wisata halal lebih dekat dengan wisata nurani yang mempermudah wisatawan mengingat Tuhan, program-program yang ada saat ini tidak menunjukkan hal itu. Obyek wisata religi sama sekali tidak terlihat ditingkatkan dan dimaksimalkan.
Seharusnya, brand wisata halal diikuti oleh kerja nyata mempersiapkan segala sesuatunya. Itulah cara merebut dan memperlebar pasar yang sebenarnya. Wisatawan akan kecewa jika tujuannya datang ke Lombok untuk berwisata halal tetapi yang didapatkan sama saja dengan wisata konvensional. “Saya kagum dengan Pak Gubernur, hebat beliau. Tapi jajarannya ini yang tidak bisa memahami dengan baik keinginan Pak Gubernur.Jangankan rakyat, saya saja bingung dengan wisata halal ini. Pantasan Ali BD tidak setuju dengan wisata halal, karena memang konsepnya tidak jelas. Kalau jajaran Gubernur tidak bisa membuat Ali BD yang seorang Bupati paham, apalagi ke masyarakat,” kesalnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Budpar HL Moh Faozal tidak sependapat dengan berbagai kritikan yang masuk. Ia bahkan mengajak orang-orang yang berbicara agar turun langsung ke lapangan melihat perkembangan pariwisata. “Pak Bur (Burhanudin-anggota Fraksi Hanura DPRD NTB) juga sudah saya telepon tadi, saya ajak beliau lihat-lihat hotel untuk lebih mengetahui perkembangan wisata kita. Kegiatan BBLS (Bulan Budaya Lombok Sumbawa) juga alhamdulillah berjalan dengan baik, banyak kesenian lokal yang bisa kita tampilkan,” jelasnya. (zwr)
