Waspada Modus Penipuan Mengatasnamakan Dukcapil

IMBAUAN: Pemerintah Provinsi NTB mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap modus penipuan mengaku petugas Dukcapil yang meminta identitas pribadi.(IST/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengeluarkan peringatan resmi kepada masyarakat, terkait maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Modus ini dilakukan dengan cara meminta data pribadi melalui telepon atau WhatsApp (WA), dengan dalih aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kepala Bidang Dukcapil DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, Panca Kusuma Waldi, menegaskan bahwa semua panggilan yang mengatasnamakan petugas Dukcapil untuk aktivasi IKD adalah penipuan. Bahkan dirinya sendiri sempat mendapat telepon serupa dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Semua telepon yang mengatasnamakan petugas Dukcapil itu adalah bohong. Bahkan saya juga sempat dapat telepon itu. Jadi, semua layanan terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan melalui telepon dan layanan online lainnya adalah tidak benar,” tandas Panca Kusuma Waldi kepada Radar Lombok, Rabu (29/1).

Panca menjelaskan bahwa aktivasi IKD hanya dapat dilakukan secara pribadi oleh pemohon melalui akun resmi atau dengan datang langsung ke kantor Dukcapil. Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal dan memastikan bahwa semua layanan Dukcapil bersifat gratis tanpa pungutan biaya apa pun.

“Silakan datang ke Dukcapil terdekat. Semua layanan Dukcapil gratis dan tidak dipungut biaya,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, bahwa meskipun Dukcapil memiliki layanan online, namun mereka tidak pernah menghubungi warga satu per satu atau dalam kelompok untuk melakukan konfirmasi.

Baca Juga :  Kabaharkam Cek Kesiapan Pengamanan dan Pembangunan Sirkuit Mandalika

“Walaupun benar kami ada layanan online, tapi kami tidak pernah menelepon warga untuk konfirmasi. Jadi yang beredar itu bohong,” ujarnya.

Bahkan, Panca hampir menjadi korban penipuan. Namun setelah menyebut dirinya sebagai Kepala Bidang Dukcapil NTB, oknum tersebut langsung memutuskan sambungan telepon.

“Begitu saya bilang saya Kabid Dukcapil, mereka langsung menutup telepon. Jadi memang tidak benar yang dilakukan oknum itu,” tambahnya.

Panca menjelaskan bahwa setiap Kabupaten/Kota memiliki nomor layanan online resmi, sehingga tidak ada layanan yang menggunakan panggilan pribadi seperti kasus yang saat ini marak terjadi. Selain itu, layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) tidak pernah meminta konfirmasi ulang terkait identitas warga, seperti nama, tanggal lahir, dan alamat, karena semua data sudah tersimpan dalam sistem.

“Masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan itu datang langsung, lalu kami rekam datanya. Jadi tidak mungkin kami mengonfirmasi ulang, karena datanya sudah ada di kami,” jelasnya.

Menurutnya, kasus penipuan ini merupakan upaya dari oknum yang ingin mendapatkan data pribadi seseorang untuk disalahgunakan, seperti dalam pinjaman online atau akses ke rekening perbankan.

“Kasus ini adalah akal-akalan dari para oknum untuk mendapatkan data pribadi, yang kemudian bisa disalahgunakan untuk pinjaman online, data perbankan, dan lain sebagainya,” katanya.

Bahkan dirinya telah menerima tiga laporan dari masyarakat terkait modus penipuan ini, dan ia sendiri sempat ditelepon oleh pelaku.

“Saya sendiri mendapat pengaduan tiga kali, dan saya juga pernah ditelepon. Saya sampai tertawa karena saya Kabid Dukcapil, kok ada yang menelepon saya untuk modus ini. Ada juga yang sampai marah-marah karena dipaksa memberikan data,” lirihnya.

Baca Juga :  Oknum BPN Diduga Pungli Penerbitan Sertifikat Prona

Panca mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan menyerahkan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal, terutama KTP dan Kartu Keluarga (KK). Saat ini, modus penipuan semakin beragam, mulai dari pinjaman online hingga akses rekening perbankan.

“Sekarang ini pinjaman online tidak perlu bertemu langsung, hanya perlu identitas saja, dan langsung cair. Jadi masyarakat harus lebih waspada,” jelasnya.

Sementara itu, Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, juga menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap modus penipuan ini.

“Pelaku biasanya meminta data pribadi melalui telepon atau WhatsApp dan mengarahkan korban untuk mengklik tautan yang mengarah ke file aplikasi atau formulir elektronik yang tidak resmi. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang mengatasnamakan Dukcapil tanpa verifikasi yang jelas,” ujarnya.

Agar tidak menjadi korban penipuan, masyarakat disarankan untuk tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang mengaku dari Dukcapil tanpa verifikasi resmi. Tidak mengklik tautan mencurigakan yang dikirim melalui WhatsApp atau SMS. Menghubungi langsung kantor Dukcapil terdekat jika mendapatkan permintaan aktivasi IKD yang mencurigakan.

“Dukcapil berharap dengan adanya peringatan ini, masyarakat dapat lebih waspada dan tidak menjadi korban penipuan digital yang semakin marak,” tutupnya. (rat)