MATARAM–Anggota Komisi XI DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Lombok, Wartiah sangat prihatin dengan nasib korban gempa NTB. Bagaimana tidak, bantuan uang jaminan hidup (jadup) yang sudah dijanjikan, hingga saat ini belum juga dicairkan.
Wartiah selaku wakil rakyat, tidak bisa tenang sebelum seluruh korban gempa menerima haknya. “Kemenkeu itu mitra kerja saya. Semua syarat sudah dipenuhi, kok belum cair. Di mana tidak nyambungnya? Ada apa dengan pusat? Ini akan kita kawal. Saya harus bersuara, saya jadi wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya saat berada di Kota Mataram, Selasa (26/11).
Jumlah korban gempa penerima jadup di NTB sebanyak 781.695 jiwa. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 469 miliar lebih. Hingga akhir November 2019, hanya 19.099 orang yang telah menerima jadup. Sedangkan sisanya sebanyak 762.596 orang tak kunjung menerima bantuan yang dijanjikan Presiden RI Joko Widodo itu.
Uang jadup bukan hanya sekadar janji Presiden. Namun juga merupakan amanah perundang-undangan. “Ini sudah setahun lebih bencana berlalu. Tapi kok banyak sekali korban gempa yang belum terima jadup,” herannya.
Wartiah yang berada di Komisi XI Bidang Keuangan, belum lama ini telah melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam agenda rapat evaluasi kinerja tahun 2019 tersebut, tidak ada sama sekali masalah jadup menjadi pembicaraan.
Dalam waktu dekat, Komisi XI akan melakukan rapat kerja kembali dengan Kemenkeu. Kesempatan tersebut akan dimanfaatkan oleh Wartiah untuk bersuara lantang. “Saya akan fokus suarakan. Semua korban gempa harus terima jadup. Saya ingin bermanfaat bagi masyarakat NTB,” katanya.
Fakta hari ini, ucap Wartiah, sangat membuat dirinya kecewa. Korban gempa yang seharusnya mendapatkan bantuan jadup, justru tidak mendapatkan perhatian. “Masa hanya sebagian kecil yang dapat. Ini gak bener. Kita akan tagih,” tegas politisi yang juga Ketua DPW PPP NTB ini.
Untuk memperjuangkan hak korban gempa, Wartiah juga meminta Pemerintah Provinsi NTB memperkuat komunikasi dan koordinasi. Selama ini, Pemprov tidak pernah membangun sinergitas dengan wakil rakyat dari NTB untuk menagih uang jadup.
Oleh karena itu, Wartiah meminta Pemprov untuk lebih aktif lagi. “Karena di pusat itu, belum ada informasi kapan jadup akan dicairkan lagi. Makanya kita semua harus aktif. Yang jelas, fakta hari ini sangat mengecewakan,” ucap tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB T. Wismaningsih Drajadiah yang dimintai keterangannya menyampaikan, pihaknya hingga saat ini belum mengetahui kapan jadup akan dicairkan. Padahal sudah lama usulan dikirim ke pusat.
Wisma menilai tidak ada masalah untuk persyaratan administrasi maupun usulan penerima jadup. Semuanya telah tuntas sejak beberapa waktu lalu. “Semua menunggu keputusan Kemenkeu dan Presiden,” ungkapnya.
Sebanyak 19.099 orang yang telah menerima jadup, hanya ada di empat kabupaten/kota. Artinya, seluruh korban gempa di tiga kabupaten sama sekali tidak pernah menerima jadup.
Di Kota Mataram, hanya 7.642 jiwa sudah menerima jadup. Padahal jumlah korban gempa yang seharusnya mendapatkan jadup sebanyak 49.502 jiwa. Kondisi yang sama terjadi di Lombok Barat. Jumlah penerima jadup 226.057 jiwa, namun yang sudah menerima hanya 3.380 jiwa.
Begitu pula di Lombok Tengah yang baru menyalurkan jadup kepada 650 orang dari total penerima 16.865 orang. Kemudian di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), jumlah penerima jadup 70.104 jiwa. Hingga saat ini, yang telah menerima bantuan jadup hanya 7.427 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Sumbawa, semua korban gempa belum menerima jadup.
Jumlah penerima jadup terbanyak di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencapai 242.572 jiwa. Namun tidak ada satupun korban yang telah menerima jadup. Begitu pula di Lotim dengan jumlah penerima jadup sebanyak 119.230 jiwa.
Pemprov sendiri telah berupaya agar jadup bisa segera dicairkan. Namun belum juga ada kejelasan. Peran dari anggota DPR RI sangat dibutuhkan. “Mudah-mudahan buk Wartiah bisa membantu memperjuangkannya,” harap Wismaningsih. (zwr)
