Warga Kelebuh Geruduk Kantor Desa

Warga Teduh Geruduk Kantor Desa
DEMONSTRASI: Ratusan massa aksi melakukan pembakaran ban saat demonstrasi di Kantor Desa Kelebuh, Kamis kemarin (3/10).( M.HAERUDDIN/RADAR LOMBOK)

Tuding Pemdes Tidak Transparan

PRAYA—Ratusan warga yang mengatasnamakan Forum Generasi Muda Mudi Desa Kelebuh (FGMMDK), Kecamatan Praya Tengah, menggelar aksi demonstrasi, dengan mendatangi Kantor Desa Kelebuh. Mereka datang untuk melakukan aksi protes terhadap berbagai persoalan yang terjadi di desa mereka. Salah satunya adalah ketidak transparanan yang dilakukan oleh Pemdes dalam mengelola anggaran.

Aksi yang dilakukan tersebut sempat memanas, bahkan massa sampai melakukan pembakaran ban bekas, karena merasa kesal dengan Pemdes yang tidak mau menemui mereka. Hanya saja, massa aksi berhasil ditenangkan, dan setelah lama melakukan negosiasi akhirnya massa diberikan masuk untuk berorasi di halaman kantor desa, dan setelah itu pihak desa keluar menemui masa aksi.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Abdurrahman menegaskan, pihaknya bersama warga datang karena banyaknya persoalan yang ada di desa mereka. Terutama beberapa proyek yang ada di desa tersebut, pihak Pemdes tidak mencantumkan papan proyek. Sehingga warga tidak mengetahui apakah proyek yang ada di desa tersebut merupakan pekerjaan dari dana desa atau proyek aspirasi dari dewan.

“Kami datang untuk mempertanyakan Kepada kades terkait beberapa proyek yang dikerjakan di desa ini yang tidak transparan. Contohnya dalam pengerjaan proyek tidak tercantum jumlah dana yang dikeluarkan oleh desa,” ungkap Abdurrahman, Kamis kemarin (3/10).

Tidak hanya masalah proyek, akan tetapi saat ini keberadaan Karang Taruna juga tidak pernah mendapat perhatian dari Pemdes. Sehingga saat ini wadah bagi para pemuda ini malah terkesan mati suri. Padahal dalam aturan, sudah jelas bahwa Pemdes harus segera merealisasikan anggaran untuk pemberdayaan pemuda.

“Untuk itu kami juga menekankan kepada Kades, bahwa Karang Taruna yang ada di desa agar segera di resufle (ganti). Tidak boleh ada tebang pilih, dan harus musyawarah dengan tokoh pemuda dan pemudi, serta tokoh lainnya di desa. Artinya apa yang menjadi visi misi Kades tidak berjalan, karena yang membuat desa itu maju adalah pemuda dan pemudi dari desa tersebut,” terangnya.

Begitu juga dengan keberadaan Bumdes, mereka mendapatkan informasi bahwa dana Bumdes telah disalahgunakan oleh Kades, yaitu ada dana yang dipinjamkan kepada salah satu Kadus dengan nominal yang cukup tinggi. Karena itu pihaknya meminta agar dana tersebut dikembalikan, dan dipergunakan sebaik-baiknya.

Selain itu, pihaknya juga menduga ada Pungli yang dilakukan oleh pihak desa. Karena itu pihaknya meminta agar Bendahara Desa Kelebuh dipecat, dan dia harus bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan.

Menanggapi itu, Bendahara Desa Kelebuh, Nurifandi menegaskan kalau potongan bagi setiap anggaran sudah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Hal itu mengacu pada aturan, bahwa harus ada pajak yang dikembalikan kepada Negara. “Dana seperti perbaikan rumah, harus ada pajak, dan semua itu sudah jelas aturannya. Dan anggaran yang kita gunakan juga sudah dilakukan audit oleh Inspektorat,” terangnya.

Pihaknya memaklumi aksi yang dilakukan oleh warga, karena mereka melihat dirinya saat ini memiliki rumah yang mewah, serta mobil baru yang bagus. Hanya saja, semua yang ada saat ini didapatkan dari hasil tabungan jauh sebelum dirinya menjadi Bendahara Desa Kelebuh. Bahkan pihaknya juga sudah lama meminta roling jika tugas yang dilakukan memang tidak sesuai.

“Untuk perbaikan rumah, bisa di cek di rekening isteri saya, sebelum saya jadi bendahara, jumlahnya berapa? Bendahara memang tugasnya berat, makanya saya siap diroling menjadi staf. Yang jelas, apa yang saya lakukan tetap mengacu pada aturan yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kelebuh, Nurahim menyampaikan rasa terima kasih kepada warga yang telah datang untuk memberikan saran dan masukan. Terkait dengan apa yang menjadi tuntutan warga, pihaknya selaku Kepala Desa Kelebuh akan menjadikan ini sebagai masukan dan evaluasi, tentunya untuk kemajuan Desa Kelebuh yang baru dia pimpin.

“Terkait dengan masalah Karang Taruna, saya dan Pemerintah Desa akan menunggu Desa Persiapan Lelong, agar segera difinitif. Artinya, setelah disahkan Desa Persiapan, kami akan langsung membentuk lembaga-lembaga di desa yang baru. Kami minta waktu sampai bulan Oktober ini. Begitu juga dengan dana Bumdes, kami akan memperlihatkan dananya kepada masyarakat melalui baliho, dan kami persilahkan apabila ada yang tidak puas, kami juga siap menerima masukan dan saran,” terangnya. (met)