Warga Pemalikan Harus Urus Surat Pindah

Warga Pemalikan
KTP : Warga Pemalikan yang tinggal di kawasan hutan Bangko Bangko Sekotong hingga kini belum punya KTP. (Dok/Radar Lombok)

GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid kembali angkat bicara berkaitan dengan Warga Pemalikan yang tinggal di Kawasan Konservasi dekat Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong, yang Selasa (18/4) lalu kembali pula hearing ke Kantor DPRD Lobar meminta mendapatkan KTP.

Menurut Fauzan, masalah Warga Pemalikan belum mendapatkan KTP, bukan berarti mereka tidak diakui negara. Hanya saja persoalan utamanya itu adalah, mereka tinggal di Kawasan Konservasi, yang merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Sehingga tentu tidak memungkinkan dibuatkan KTP, apabila alamat yang nantinya tertera adalah Kawasan Konservasi yang dilarang untuk dijadikan tempat tinggal.

Solusinya lanjut Fauzan, jika yang dituntut itu hanya KTP, silakan masyarakat yang ada di sana, yang notabene pendatang, baik itu pendatang dari daerah lain di Lobar atau di luar Lobar mengurus surat pindah dari daerah asal. “Tapi jangan pindahnya ke Kawasan Konservasi, itu tidak boleh. Kalau sudah membuat surat pindah, misalnya ke Sekotong Tengah, Sandik, baru bisa dibuatkan KTP,” jelas mantan Ketua KPU NTB ini, Rabu kemarin  (19/4).

Diterangkan Fauzan, dirinya juga mendapatkan informasi akan ada alih fungsi lahan kawasan hutan. Semoga saja Lobar dapat, dan itu bisa menjadi salah satu solusi dalam persoalan ini. Namun itu juga tidak sesederhana yang dipikirkan. Ketika nanti misalnya waga di sana diberikan KTP dan memiliki lahan tersebut, maka pasti warga di desa sekitarnya juga menuntut diberikan lahan.

Seperti diketahui, Selasa kemarin sekitar 25 orang Warga Pemalikan melakukan hearing ke Kantor DPRD Lobar. Mereka diterima Wakil Ketua Komisi III DPRD Lobar Sulhan Muchlis dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar Muridun, Kabid Politik Bakesbangpol Lobar Suherma , Kasat Sabhara Polres Lobar AKP Burhanudin.

Dalam kesempatan tersebut, Sulhan berharap ada solusi agar 362 KK atau 1.568 Jiwa di Pemalikan mendapatkan identitas atau KTP. Karena itu merupakan syarat dasar untuk mendapatkan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Sementara itu Muridun mengatakan, Dinas Dukcapil bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Jika kepala desa memberikan surat rekomendasi kepada Warga Pemalikan untuk pembuatan Akta Kelahiran, KTP dan KK maka Dinas Dukcapil siap untuk melayani

Selain itu diterangkan, bahwa persoalan Pemalikan, penanganannya tidak bisa terpisah dari SKPD dan Pemkab Lobar. Karena pemalikan sendiri belum ditahu apakah sudah definitif menjadi dusun dari Kemendagri, sementara pemalikan masuk dalam Kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB. (zul)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid