Warga Miskin di Kota Mataram Bertambah

Lalu Martawang
Lalu Martawang (Sudir/Radar Lombok)

MATARAM-Kota Mataram belum bebas dari warga miskin. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram mencatat sampai tahun 2018 ada 23. 125 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam validasi program Keluarga Harapan (PKH) yang akan dibantu.

Pelaksana Tugas (plt) Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Lalu Martawang memaparkan, dari hasil validasi Program Keluarga Harapan (PKH), data awal ada 10.230 KK,  justru ada tambahan untuk melakukan validasi melalui pendamping Program Keluarga Harapan  (PKH) pada tahap pertama   2.318 KK, tahap kedua 10.570 KK,  totalnya validasi sekitar 12 ribu lebih.” Kalau ternyata hasil validasi ketemu dan layak untuk terima bantuan, maka total penerima program PKH di Kota Mataram bisa mencapai 23.125 Kk, pada  tahun 2018. Ini khusus bagi warga  miskin. Betul-betul yang tidak mampu,” katanya kemarin.

Program ini salah satu program nasional untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seperti pemberian bantuan seperti beras, telur dan kebutuhan pangan lainnya.

Program PKH, salah satu program penanggulangan kemiskinan. Mereka memiliki hak untuk menerima bantuan. Bentuknya melalui bantuan non tunai. Masyarakat akan diberikan kartu sehingga penggunaan kartu harus dilakukan untuk kebutuhan pangan. ‘’ kalau tidak dicairkan, maka akan secara otomatis hangus,’’ pungkasnya.

Dari hasil rapat koordinasi nasional bersama Kementerian Sosial, Progam PKH salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan dari tingkat bawah. Bahkan tidak ada satupun negara yang bebas saat ini dari kemiskinan.” Kita harapkan Bappeda selaku leading sector dalam pengentasan kemiskinan juga berpan aktif saat ini,” pungkasnya.

Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram Lalu Suriadi meminta pengentasan kemiskinan melalui beberapa program betul-betul difokuskan. Serta tepat sasaran sehingga tidak bertambah setiap tahun.

Ia berharap, pemerintah betul-betul melakukan pengecekan langsung.  Seperti program PKH, betul-betul diawasi jangan sampai ada penyelewengan serta tidak trasaparan dalam penyaluran.(dir)