Warga Minta Gedung TES Tsunami Dirobohkan

RUSAK: Kondisi gedung TES Tsunami di Pemenang rusak akibat gempat 2018. (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Kondisi gedung tempat evakuasi sementara (TES) tsunami milik Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Karang Pansor, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, kian mengkhawatirkan.

Gedung senilai Rp 21 miliar itu sudah diserahkan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR kepada Pemda KLU melalui naskah hibah pada 16 Juli 2017. Pantauan Radar Lombok pada Rabu (28/9), kondisi bangunan sebagian besar sudah rusak.

Kerusakan ini terjadi akibat gempa 2018. Kondisi bangunan yang rusak ini sekarang menjadi kekhawatiran masyarakat sekitar. Pasalnya jarak rumah masyarakat dengan gedung ini tidak lebih dari 10 meter. Artinya jika bangunan ini runtuh tentu berpotensi menimpa warga di sana.

“Kami meminta lebih baik gedung ini diruntuhkan karena kami tidak tenang tidur. Setiap malam kalau ada angin besar kami ketakutan  bangunan gedung ini roboh dan menimpa rumah kami,” ujar salah satu warga Karang Pansor, Sri Wahyuni.

Sri mengakui bahwa gedung ini tidak ada gunanya selama ini. Kondisinya sudah rusak dan tidak pernah ada aktivitas dinas di sana. Malah disalahgunakan oleh orang tak dikenal untuk berbuat mesum hingga pesta sabu. “Ada yang pernah periksa di sana dan ditemukan bekas kondom hingga alat isap sabu,” tuturnya.

Baca Juga :  Asosiasi Hotel Minta One Gate System Tak Dipaksakan

Warga lainnya yaitu Mujahidin juga meminta agar gedung tersebut dirobohkan atau paling tidak direnovasi agar bisa dimanfaatkan. “Kalau misalnya ada tsunami bagaimana orang mau dievakuasi ke sana jika bangunannya rusak. Untuk itu mending dirobohkan,” ujarnya.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU Zaldy Rahardian mengatakan bahwa ia memaklumi kekhawatiran masyarakat. Namun yang jadi persoalan saat ini adalah ketidakjelasan status gedung tersebut. “Saya cek di sini (BPBD) tidak ada data aset tersebut. Kalau memang itu milik BPBD pasti ada data,” ujarnya.

Zaldy mengakui bahwa gedung ini memang pernah diserahterimakan pada 2017. Penyerahan dilakukan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) kepada Bupati KLU saat itu. “Sudah diterima. Hanya saja setelah diterima pemda, tidak jelas bangunan itu diserahkan ke dinas mana. Mungkin saat itu belum sempat diserahkan sudah terjadi gempa,” ujarnya.

Baca Juga :  3.153 Rumah Rusak Akibat Gempa Belum Dibangun

Kalaupun ingin diserahkan setelah gempa kata Zaldy, tentu tidak ada yang mau menerimanya karena kondisi sudah rusak. Sementara pihak yang mengerjakan gedung ini juga tidak bersedia memperbaiki. “Pada akhirnya pemda terpaksa menampungnya dulu,” jelasnya.

Terkait adanya desakan masyarakat agar bangunan gedung tersebut dirobohkan, Zaldy juga setuju dengan hal tersebut. Terlebih jika memang itu membahayakan masyarakat. “Tetapi kalau misalnya bangunan itu masih layak, bisa diperbaiki. Untuk mengetahui gedung itu masih layak harus melalui kajian,” ungkapnya.

Sementara itu, Penjabat Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi mengaku belum bisa berkomentar terkait persoalan gedung ini. Pasalnya, gedung ini diserahterimakan saat ia belum menjabat. Kemudian terkait desakan masyarakat agar gedung tersebut dirobohkan, Anding menegaskan bahwa pihaknya tidak berani gegabah. “Harus ada kajian dulu. Tidak berani kita tiba-tiba main merobohkan. Bisa saja itu temboknya saja yang rusak tetapi bangunannya masih kuat. Nanti coba kami cek dulu,” pungkasnya. (der)

Komentar Anda