PRAYA-Rencana pembangunan dam Mujur Kecamatan Praya Timur, terancam gagal.
Pasalnya, pemerintah dengan warga yang terkena dengan dampak pembangunan hingga saat ini belum ada kesepakatan. Informasi yang berhasil dikutip Radar Lombok, rencananya tahun 2016 terfokus pada sosialisasi, 2017 pendataan jumlah lahan, rumah dan yang lainnya yang akan digusur, dan tahun 2018 fokus pada pengerjaan.
Namun ternyata, rencana tersebut terancam gagal lantaran pemerintah dengan warga belum ada kata kesepakatan, terutama terkait harga. Seperti yang dituturkan Sulhadi, warga Lelong Desa Kelebuh Kecamatan Praya Tengah. Dia mengatakan, beberapa minggu lalu pemerintah sudah melakukan sosialisasi di Kantor Desa Kelebuh. Hanya saja, saat itu tidak ada kesepakatan terkait harga.
Misalnya, pemerintah ingin membebaskan lahan sesuai dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun masyarakat ingin menjual lahannya tidak sesuai dengan NJOP. ‘’Sehingga saat itu, tidak menghasilkan kesepakatan,’’ katanya.
Terpisah, Camat Praya Tengah, Sahri MM mengakui, kalau pihaknya sudah melakukan sosialisasi bersama pemerintah kabupaten. Hanya saja, warga yang memiliki lahan masih mempertahankan harga sesuai yang ia inginkan. Sedangkan pemerintah sendiri ingin melakukan pembayaran sesuai dengan NJOP.
Masih belum adanya kesepakatan tersebut, pihaknya tidak bisa berbuat apa apa, hanya bergantung kepada pemerintah kabupaten. “Yang jelas saya sudah melaksanakan tugas melakukan sosialisasi sesuai dengan perintah, namun ketika masyarakat masih mempertahankan harga, kami dari kecamatan tidak bisa melarang mereka,” ungkapnya.
Tidak adanya kesepakatan tersebut, ditambah dengan pemindahan tangankan proses LARAP dari BWS ke Pemkab, membuat dirinya semakin pusing menanganinya. Masih bimbangnya dalam persoalan ini, di sisi lain pihaknya di pemerintah kecamatan selalu ditayakan oleh masyarakatnya.
Ditanya tentang permintaan warga, apakah sudah disampaikan ke kabupaten, ketua Forum Camat ini mengaku, kendati ia tidak sampaikan, pihaknya yakin pemkab sudah mengetahuinya. Sebab dalam proses sosialisasi, pejabat kabupaten juga ikut, termasuk Wakil Bupati L Pathul Bahri, juga pernah turun ke lokasi.
Dalam pembangunan dam Mujur ini membutuhkan lahan seluas 300 hektar lebih. Seluas 200 hektar masuk ke wilayah Dusun Lelong Desa Kelebuh, Desa Mujur dan Sukaraja kurang lebih 50 hektar, Loang Maka Kecamatan Janapria 40 hektar dan Desa Sengkerang, kurang lebih 1 hektar. (cr-ap)
