KOTA BIMA – Warga yang bermukim di bantaran sungai Padolo, menolak direlokasi. Tidak jelasnya lahan mukim baru dan ganti rugi, menjadi alasan utama penolakan.
Penolakan ini terungkap, usai warga menghadiri reses anggota DPRD Kota Bima di Kelurahan Paruga, Senin (12/3). Warga mengaku, hingga saat ini belum ada satu pun pihak resmi yang menjelaskan ke mereka soal rencana relokasi. Seperti yang diungkap H Sukri, warga RT 12 Kelurahan Paruga. Dia mengaku, tinggal di Kelurahan Paruga sejak tahun 1947 lalu. Sejauh ini, banjir yang terjadi bukan disebabkan warga yang bermukim di pinggir sungai tapi faktor lain. “Lebar sungai ini tidak pernah berkurang. Kami datang ke sini bukan langsung tinggal, tapi membeli dan membangun sendiri,” cetus Sukri.
Pria ini menolak relokasi, karena tidak jelasnya ganti rugi atas rumah dan lahan yang telah didiami puluhan tahun tersebut. Hal serupa juga diungkapkan Hairunissah. Ia mengaku mendengar kabar relokasi tanpa ganti rugi. Kata ibu rumahtangga ini, hanya warga yang memiliki sertifikat saja yang akan mendapatkan ganti rugi. Sedangkan warga yang tidak memiliki sertifikat tanah, hanya akan diberikan setengah dari harga kerugian. Selain itu, tempat untuk relokasi hingga saat ini belum jelas. “Katanya di Sambinae, tapi kami dengar malah lahan itu masih sengketa. Kalau tidak jelas begini, kami tolak relokasi,” tegas Hairunissah.
Dikonfirmasi terpisah, Lurah Paruga Haerunnas mengaku, hingga saat ini memang belum ada sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Paruga. Kata Haerunnas, nantinya akan ada tim khusus yang akan mensosialisasikannya langsung ke warga usai penggodokan juklak dan juknis pelaksaan relokasi. “Saya harap warga bersabar, hingga saat ini aturan masih digodok. Usai itu, akan ada tim khusus yang sosialisasi ke warga,” pungkas Haerunnas. (tin)
