MATARAM — Rencana pelantikan pejabat eselon II, III, IV di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, yang sedianya bakal dilaksanakan Jumat (25/2) hari ini, akhirnya ditunda. Itu karena Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana yang rencananya akan langsung melantik, berhalangan atau sedang sakit.
Kabar mutasi yang telah tersebar itu juga untuk pelantikan pejabat Asisten II, Lalu Alwan Basri, dan beberapa pejabat Pemkot Mataram lainnya. Tak ayal kabar itu pun membuat kalangan pejabat menjadi ketar-ketir. Pasalnya, perombakan besar-besaran pejabat konon bakal dilakukan Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram.
Kalangan Anggota Baperjakat ketika ditanyakan soal pelantikan, juga terkesan irit bicara. Seperti disampaikan Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, bahwa untuk pelantikan dan penetapan ada ditangan Wali Kota sepenuhnya. “Sabar ya, pasti diinformasikan. Pak Wali Kota (yang) punya kewenangan penuh,” katanya, Kamis kemarin (24/2).
Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa jabatan yang kosong itu, diantaranya yakni mulai dari Asisten II Setda Kota Mataram, sampai jabatan Lurah. Sehingga pengisian jabatan kosong dinilai sudah mendesak. Karena kalau hanya ditempatkan Pelaksana Tugas (Plt), tentu tidak efektif dalam menjalankan roda birokrasi dan program yang sudah disusun pasangan Harum di RPJMD tahun 2021-2026.
Ketika didesak siapa dan jabatan apa saja yang akan dilakukan pelantikan? Nelly sendiri enggan menyebutkan, siapa saja yang akan dilantik. Demikian jadwal untuk pelantikan, juga belum ada kepastian dari Wali Kota Mataram.
Informasi yang diserap dari lapangan, sebelumnya banyak beredar tentang posisi para pejabat eselon II. Seperti Asisten II Setda Kota Mataram, bakal dipangku Lalu Alwan Basri. Sementara untuk posisi yang ditinggalkan Alwan sebagai Kepala Inspektorat, akan digantikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany.
Alwan Basri dinilai masuk kriteria Wali Kota Mataram untuk menjadi Asisten II. Dimana sebelum menjadi Kepala Inspektorat, dia pernah menjabat Kabid Perikanan yang menangani proyek rumput laut di Dinas Perikanan. Kemudian karirnya melaju mentereng setelah menjadi Kabag Humas, Kepala Dinas Perdagangan, dan Kepala Inspektorat.
Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Mita Dian Listiawati mengatakan, untuk pengisian jabatan kosong dinilai sudah cukup mendesak saat ini. Kekosongan terlalu lama, dan tentu tidak bagus untuk kelangsungan pelayanan publik dan beberapa program yang sudah ditetapkan. “Kalau dijabat Plt, tentu dia tidak memiliki hak penuh dalam menjalankan program,” katanya. (dir)
