PRAYA — Pembangunan kereta gantung menuju Gunung Rinjani di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) oleh investor asal China, yakni PT. Indonesia Lombok Resort, yang bahkan sudah dilakukan groundbreking beberapa waktu lalu, kembali mendapat sorotan.
Kali ini Ketua Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, Amri Nuryadin, yang menyebut bahwa rencana pembangunan kereta gantung itu dinilai belum ada kajian, dan potensi akan merusak lingkungan.
Disampaikan, saat ini pihaknya bersama beberapa tim sedang melakukan investigasi terkait dengan rencana pembangunan kereta gantung itu. Dan mereka menilai bahwa rencana pembangunan ini belum ada kajian.
“(Buktinya) sampai saat ini kita belum melihat kajian seperti Amdal dan lainnya. Dari informasi yang kita dapat, ada 500 hektar yang akan menjadi areal kereta gantung ini. Dari 500 hektar ini, 10 persen sampai 30 persen akan menjadi bangunan permanen, dan sisanya untuk pembangunan infrastruktur lainnya,” ungkap Amri Nuryadin, kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (27/12).
Disampaikan, jika dari 500 hektar, kemudian ada 10 hektar untuk jalur dibangunnya kereta gantung. Maka ini akan sangat berdampak terhadap lingkungan hidup, yakni banyak pohon yang akan ditebang. Terlebih lokasi pembangunan diklaim masih berada di wilayah konservasi, yang tentu akan terjadi perubahan hutan akibat dari pembangunan ini.
“Maka sebenarnya penting dilakukan kajian sebelum dibangun kereta gantung ini. Dan sebenarnya kami menolak lokasi kereta gantung dibangun di wilayah Karang Sidemen ini. Sebenarnya untuk membangun kereta gantung, kalau melihat pariwisata tidak hanya di Karang Sidemen, tetapi juga ada di Sumbawa dan lainnya. Tapi kalau yang ditempat ini (Karang Sidemen), pasti akan merusak lingkungan,” tegasnya.
Pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk tidak membodohi masyarakat, yang mengatakan kalau pembangunan kereta gantung tidak akan merusak hutan. Karena secara otomatis pembangunan itu membutuhkan tiang pancang dan berbagai pembangunan pendukung lainnya. “Makanya kajiannya harus ada. Saat ini kami meminta informasi sejelas-jelasnya kepada Pemprov NTB, terkait pembangunan ini,” tandasnya.
Pemprov NTB juga diminta terbuka, apa yang menjadi manfaat dan mudarat dari pembangunan kereta gantung ini. Kalaupun lebih besar mudaratnya, maka sangat disayangkan. Terlebih pembangunan kereta gantung ini tidak hanya belum memiliki Amdal, tetapi berbagai hal lainnya juga belum dimiliki.
“Makanya kemarin itu kami menolak groundbreking, karena memang belum ada kajian. Jangan sampai ini menjadi prestasi buruk di NTB. Jangan sampai alasan investasi, tapi urus izin belakangan,” kritiknya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Tengah, M Tauhid menegaskan bahwa pembangunan kereta gantung menuju Gunung Rinjani dari Desa Karang Sidemen yang akan menggunakan lahan seluas 500 hektar, dengan panjang jalur kereta mencapai 10 kilometer, yang nantinya juga dilengkapi fasilitas pendukung lainnya, harus memperhatikan lingkungan. Itu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.
“Kami mendukung pembangunan kereta gantung Rinjani itu, dengan catatan jagan merusak lingkungan seperti harapan pemerhati lingkungan. Jadi sebenarnya pembangunan kereta gantung ini telah direncanakan sejak dulu. Sehingga kami berharap supaya pembangunan tersebut, cepat diselesaikan dan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat,” harapnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan kereta gantung ini direncanakan dari sebelum Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri. Disatu sisi, dengan adanya kereta gantung ini hajatannya memang sebagai destinasi wisata baru yang ada di Lombok Tengah untuk menarik minat para wisatawan, sehingga tidak hanya menuju Lombok Tengah wilayah selatan saja.
“Kalau di selatan (Loteng) ada Sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Maka di utara (Loteng) ada kereta gantung, air terjun dan Sirkuit Motocross. Sehingga pembangunan antara wilayah selatan dan utara Loteng akan menjadi seimbang, dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” terangnya.
Politisi Gerindra ini juga menekankan kepada investor agar melengkapi semua izin atau syarat dalam pembangunan kereta gantung ini. Sehingga tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu, pihak investor juga diharapkan dapat melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan kereta gantung, maupun ketika telah mulai difungsikan.
“Termasuk Pemkab Loteng juga harus intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, supaya tidak terjadi miskomunikasi dalam pembangunan kereta gantung tersebut. Disatu sisi, semua izin maupun Amdal harus dilengkapi dulu, baru melakukan pembangunan. Terpenting masyarakat setempat harus menjadi prioritas, agar bisa memberikan dampak positif,” pungkasnya. (met)
